Peringatan Tak Diindahkan, Kapolri dan Menteri Desa Sepakat Kades Bermasalah Disikat

JAKARTA | kliksumut.com – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M,Si menerima audiensi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kamis (12/12/2019) di Mabes Polri.

Ikut serta dalam pertemuan tersebut, pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, diantaranya Sekjen PDTT Anwar Sanusi, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Taufik Madjzid, dan Dirjen Pengembangan Kawasan Perdesaan, Ny Harlina.

Pada kesempatan itu, Menteri PDTT menyampaikan pada Kapolri tentang kerja sama atau MOU dengan Polri yang sudah terjalin sejak 2017, dan akan berakhir.

Baca : Gawat Kali, Jumlah Desa Tak Berpenghuni Dapat Dana Desa. Sekda Nias Barat Dipanggil

“Bahwa dalam pengawasan Dana Desa Kementerian Desa melibatkan sebanyak-banyaknya pihak untuk membangun iklim yang kondusif, diantaranya Kejaksaan, Polri, Tokoh Masyarakat, Ormas dan LSM untuk ikut mengawasi. Hal ini upaya untuk mencegah munculnya niat penyalahgunaan,” ujarnya.

“Kami komit dan ini icon, karenanya kami mengharap dukungan Kapolri untuk terus mengawal dan mengawasi,” kata Menteri Desa, seraya menjelaskan, pihaknya memiliki sistem pemantauan, tapi tetap saja ada kendala dengan jumlah petugas hampir 40 ribu di seluruh Indonesia.

“Agar tidak gaduh, kami mohon kita saling menginformasikan. Jika ada apa apa dengan Kades yang menggunakan dana desa, ya kita beri peringatan dulu, jika tidak mengindahkan baru kita sikat,” tegas Menteri PDTT.

“Mungkin karena ketidaktahuan terkait kualitas SDM Kades yang memang masih menjadi masalah yang paling pelik. Pendamping profesional di push untuk lebih serius intens dari pihak – pihak lain,” pungkasnya.

Bacaan Lainnya

Harapan kami, dengan kesepahaman ini selagi masih bisa dibina preventif kami sangat berterimakasih,” ujar Menteri.

Sementara itu, Kapolri menyampaikan, pihaknya akan cek MOU untuk dapat segera diperpanjang. “Saya sepakat, bahwa untuk Dana Desa kita tidak harus langsung penegakan hukum, sebaiknya pencegahan dulu,” ungkapnya.

Pos terkait