Selanjutnya menyikapi masih banyaknya kelemahan dalam perlindungan penyandang disabilitas di Kota Medan, ungkap Aulia, diantaranya akses ruang dan jalan bagi penyandang disabilitas di kantor pemeritahan, khususnya pelayanan publik akan disikapi dan diperhatikan bersama dengan OPD di lingkungan Pemko Medan.
“Kita menyadari sesungguhnya penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan tempat di tengah masyarakat. Keterbatasan yang dimiliki masih dianggap sebagai kelompok yang tidak berdaya, sehingga mengakibatkan hak-hak mereka seringkali terabaikan,” ungkapnya dalam rapat paripurna yang dibuka Ketua DPRD Medan Hasyim SE tersebut.
BACA JUGA: Pemko Medan Terbaik Pertama Di Indonesia Dalam Transaksi E-Katalog Lokal
Padahal sesungguhnya, kata Aulia, penyandang disabilitas memiliki kemampuan untuk berkembang dan mendapat dukungan dalam memenuhi hak-haknya di tengah masyarakat. Ditambah lagi, imbuhnya, penyandang disabilitas juga memiliki kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama serta menjadi bagian tak terpisahkan dari warga negara Indonesia.
Sedangkan lanjut usia, papar Aulia, sering mengalami berbagai macam permasalahan yang ditimbulkan faktor ekonomi, sosial, kesehatan, psikis dan fisik yang sangat serius sehingga lansia berada dalam situasi yang sulit. Dikatakan Aulia, permasalahan lansia perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat jumlah lansia terus bertambah.
