KLIKSUMUT.COM | BOGOR – Pemerintah menegaskan komitmen percepatan program hilirisasi dan penguatan ketahanan energi sebagai strategi utama untuk mendorong kemandirian ekonomi nasional. Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memaparkan langkah konkret untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan impor energi.
Bahlil mengungkapkan bahwa dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama, sebagian telah memasuki tahap groundbreaking, sementara sisanya dijadwalkan dimulai bulan depan.
“Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi dengan total investasi sekitar Rp239 triliun dan akan dibahas finalisasinya,” kata Bahlil di kediaman Presiden di Hambalang, Bogor, Kamis (26/3/2026).
Selain hilirisasi, pemerintah mengarahkan pemanfaatan seluruh potensi energi domestik untuk memperkuat swasembada energi, terutama melalui pengembangan etanol dan biodiesel berbasis Crude Palm Oil (CPO).
“Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi energi yang ada, baik etanol maupun biodiesel dari CPO,” jelas Bahlil.
BACA JUGA: Harga Pangan Naik Pasca Lebaran 2026, Cabai hingga Bawang Merah Melonjak Tajam
Menteri ESDM juga menekankan bahwa kebijakan terkait batu bara dan nikel tetap dipantau secara cermat. Pemerintah membuka ruang relaksasi produksi, namun dengan pendekatan terukur untuk menjaga keseimbangan supply-demand dan mencegah penurunan harga komoditas nasional di pasar global.
“Relaksasi terbatas, tetap menjaga supply & demand dan harga,” tegas Bahlil.
Pemerintah memberi sinyal akan melakukan penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) nikel agar negara memperoleh nilai yang lebih adil dari pemanfaatan mineral strategis.
“Kemungkinan besar HPM untuk nikel akan dinaikkan,” kata Bahlil.
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjaga sumber daya alam sebagai aset strategis nasional dan memastikan penerimaan negara dari sektor mineral optimal.
“Prioritas di atas segala-galanya. Sumber daya alam kita adalah aset negara, dan kita akan mencari sumber pendapatan di sektor mineral yang sebelumnya belum adil bagi negara,” ungkap Bahlil.
BACA JUGA: Tenggat Lapor SPT 2025 Diperpanjang hingga Akhir April 2026
Bahlil menegaskan, tahun 2026 akan menjadi momen penting bagi kedaulatan mineral Indonesia. Pemerintah berupaya agar sumber daya alam tidak lagi dijual murah demi volume produksi, tetapi memberikan nilai tambah maksimal bagi bangsa.
“Kita ingin harga bagus, produksi bagus, dan banyak. Tapi kalau tidak, jangan barang kita dijual murah,” tegas Bahlil. (KSC)
TIM REDAKSI
