KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Kabar penting bagi para wajib pajak! Pemerintah resmi memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi untuk tahun pajak 2025. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menetapkan tenggat baru hingga akhir April 2026.
Sebelumnya, batas pelaporan SPT ditetapkan hingga 31 Maret 2026. Namun, pemerintah memutuskan memberikan kelonggaran waktu guna mengakomodasi masyarakat yang terdampak libur panjang dan cuti bersama Idulfitri 1447 H.
Menurut Purbaya, keputusan ini diambil agar wajib pajak tidak terbebani di tengah tingginya mobilitas masyarakat saat periode mudik Lebaran. Ia juga mengungkapkan sempat mengira bahwa wacana perpanjangan ini sudah lebih dulu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto.
“Batas lapor SPT boleh disamakan dengan WP Badan sampai akhir April. Saya kira sudah disampaikan sebelumnya,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).
BACA JUGA: BBM Shell Masih Kosong di SPBU, Ini Penjelasan Resmi dan Respons Pemerintah
Tak hanya memberikan pernyataan, Purbaya juga langsung menginstruksikan jajaran internal Kementerian Keuangan untuk segera merampungkan regulasi resmi terkait perubahan tenggat ini. Ia meminta Sekretaris Jenderal Kemenkeu agar aturan tersebut segera diterbitkan agar memiliki kepastian hukum.
Selain itu, Menkeu juga menyoroti progres pelaporan SPT yang masih belum optimal. Berdasarkan data sementara, masih terdapat jutaan wajib pajak yang belum melaporkan kewajibannya.
Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memang telah membuka opsi perpanjangan ini. Ia menyebut pihaknya akan memantau tren pelaporan satu minggu sebelum Lebaran sebagai dasar pengambilan keputusan.
Namun, dengan persetujuan langsung dari Menteri Keuangan, kebijakan ini kini resmi berlaku tanpa perlu menunggu evaluasi lanjutan.
BACA JUGA: BGN Perketat Standar Program Makan Bergizi Gratis
Perpanjangan ini menjadi angin segar bagi wajib pajak orang pribadi karena:
- Memberikan waktu tambahan untuk melengkapi dokumen
- Menghindari keterlambatan akibat aktivitas mudik
- Mengurangi risiko denda administrasi
Meski demikian, pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk tidak menunda pelaporan hingga batas akhir guna menghindari potensi kendala teknis. (KSC)
TIM REDAKSI
