KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Pemerintah terus memacu pengembangan industri otomotif nasional, khususnya pada segmen kendaraan komersial seperti pick-up. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat kemandirian industri, memperdalam struktur manufaktur nasional, sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.
Melalui Kementerian Perindustrian, berbagai program pembinaan dan pendampingan terus digulirkan bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) komponen otomotif agar mampu masuk dalam rantai pasok industri kendaraan bermotor nasional.
Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) secara konsisten menjalankan sejumlah program, di antaranya: Fasilitasi Restrukturisasi Mesin dan Peralatan, Pendampingan dan Sertifikasi ISO 9001, Implementasi Industri 4.0, Pendampingan Lean Manufacturing, Sosialisasi ISO 14001 dan IATF dan Fasilitasi Link and Match dengan industri besar
Upaya ini bertujuan meningkatkan daya saing IKM komponen otomotif agar mampu menjadi bagian dari ekosistem industri kendaraan roda dua maupun roda empat.
Salah satu mitra strategis pemerintah adalah Asosiasi Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO). Asosiasi yang telah berdiri selama 13 tahun ini memiliki 110 anggota IKM yang memproduksi komponen berbahan metal, plastic rubber, nonwoven insulation, karpet, hingga mould and dies. Produk mereka menjadi bagian dari tier 2 dan tier 3 dalam industri otomotif nasional, serta terintegrasi dengan OEM dan tier 1.
Sinergi konkret antara pemerintah dan PIKKO tercermin dalam peluncuran Alat Mekanis Multiguna Perdesaan (AMMDes) pada 2018 di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show. Kendaraan niaga tersebut diproduksi oleh PT Kreasi Mandiri Wintor Indonesia (sebelumnya PT Velasto Indonesia), anak usaha dari PT Astra Otoparts Tbk, dengan melibatkan IKM binaan Ditjen IKMA termasuk anggota PIKKO dan IKM Tegal.
Pengembangan AMMDes menjadi bukti bahwa pelaku IKM nasional memiliki kapasitas dalam mendukung produksi kendaraan niaga dalam negeri.
BACA JUGA: Kemenperin Dorong Industri Pick-Up Nasional, Potensi Dampak Ekonomi Capai Rp 27 Triliun
Menteri Perindustrian, Sabtu (21/2/2026) menyampaikan, prospek kendaraan niaga di Indonesia sangat besar. Sebagai ilustrasi, apabila pengadaan 70.000 unit kendaraan pick-up dipenuhi oleh produksi dalam negeri, maka potensi dampak ekonomi (backward linkage) yang dihasilkan bisa mencapai sekitar Rp27 triliun.
Produksi dalam negeri akan menggerakkan berbagai subsektor industri, mulai dari industri ban, kaca, baterai (accu), logam, kulit, plastik, kabel, hingga elektronik. Dengan demikian, manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati produsen kendaraan, tetapi juga ribuan pelaku industri komponen di sepanjang rantai pasok.
Di tengah upaya penguatan industri dalam negeri, muncul informasi mengenai rencana impor kendaraan untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.
Menanggapi hal tersebut, PIKKO melalui surat resmi menyampaikan kekecewaannya. Dengan tingkat utilisasi produksi industri otomotif yang saat ini masih berada di kisaran 60–70 persen, impor kendaraan utuh (CBU) dinilai berpotensi mengganggu keberlangsungan ekosistem industri otomotif nasional.
Dampaknya tidak hanya dirasakan pabrikan, tetapi juga sekitar 6.000 tenaga kerja di sepanjang rantai pasok industri komponen otomotif.
Ketua PIKKO, Rosalina Faried, dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa pihaknya memahami kebutuhan kendaraan operasional yang bersifat mendesak. Namun, ia menegaskan agar pengadaan tetap mengutamakan produksi dalam negeri, mengingat kemampuan industri otomotif dan komponen nasional sudah sangat mumpuni.
Rosalina juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa impor kendaraan dalam jumlah besar, termasuk dari India, dapat memberikan dampak ekonomi negatif bagi industri yang saat ini masih dalam kondisi lesu. PIKKO berharap pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, dapat membatasi jumlah kendaraan yang diimpor dan memberikan kesempatan kepada produsen lokal untuk menjadi pemasok kendaraan operasional KDKMP.
BACA JUGA: PT TVS Motor Indonesia Capai Produksi 1 Juta Unit, Perkuat Industri Otomotif Nasional
Rencana pengadaan kendaraan operasional sejatinya dapat menjadi ceruk bisnis strategis bagi industri otomotif nasional. Dengan sinergi antara pemerintah, produsen kendaraan, dan pelaku IKM komponen, kebutuhan dalam negeri diyakini dapat dipenuhi tanpa harus bergantung pada impor.
Langkah ini sekaligus menjadi momentum memperkuat struktur industri, meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri (TKDN), serta menjaga keberlanjutan ekosistem otomotif nasional di tengah tantangan global. (KSC)
TIM REDAKSI
