KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk melakukan audit struktur bangunan pada 80 pondok pesantren yang dinilai berisiko roboh karena usia bangunan yang sudah tua. Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan ribuan santri yang tinggal dan belajar di lingkungan pendidikan keagamaan.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa audit dilakukan untuk mencegah potensi kecelakaan akibat kerusakan bangunan yang tidak layak huni.
“Audit sudah berjalan untuk sekitar 80 pesantren yang masuk dalam prioritas. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam memastikan keselamatan para santri,” ujar Muhaimin usai rapat tingkat menteri di Jakarta, Jumat (17/10/2025).
BACA JUGA: Cak Imin Kunjungi Ponpes Al Khoziny yang Ambruk, Janji Bantu Pendidikan Korban hingga Kuliah
Tidak Hanya Pesantren, Bangunan Keagamaan Lain Juga Masuk Daftar
Muhaimin menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pondok pesantren, tetapi juga akan memperluas program ini ke tempat ibadah lintas agama, panti asuhan, lembaga pendidikan nonformal, dan bangunan pelayanan sosial keagamaan lainnya.
“Kita tidak hanya fokus pada pesantren Al Khoziny, misalnya, tetapi semua lembaga keagamaan dan sosial yang membutuhkan perhatian akan kita bantu,” ungkapnya.
BACA JUGA: Korban Tewas Bertambah, 45 Jiwa Meninggal Dunia di Reruntuhan Ponpes Al Khoziny Sidoarjo
Reformasi Perizinan dan Akselerasi Rehabilitasi
Selain audit fisik bangunan, pemerintah juga menyiapkan langkah strategis untuk menyederhanakan proses perizinan pembangunan dan rehabilitasi ponpes agar lebih cepat dan efisien. Kementerian dan lembaga terkait diminta menyusun sistem yang ramah bagi pesantren dan institusi pendidikan keagamaan lainnya.
Langkah ini menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak huni bagi para santri.
“Audit dan pendampingan ini bagian dari antisipasi jangka panjang agar proses belajar para santri tidak terganggu oleh kondisi bangunan yang membahayakan,” sebut Muhaimin.
Bangunan Tua dan Padat Penghuni Jadi Prioritas
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, audit dilakukan oleh Satgas Penataan Pembangunan Pesantren, yang dibentuk khusus untuk mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan bangunan keagamaan yang rawan roboh.
Ponpes yang diprioritaskan adalah berumur lebih dari 10 tahun, memiliki lebih dari dua lantai, dan dihuni oleh lebih dari 1.000 santri.
“Rp25 miliar digunakan sebagai anggaran batch pertama untuk proses audit dan perencanaan rehabilitasi,” jelas Dody. (KSC)
