REPORTER: Juniker Berutu
KLIKSUMUT.COM | PAKPAK BHARAT – Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, sebagai bukti nyata akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dilakukan secara resmi oleh Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, di Auditorium BPK Sumut, Medan, pada Senin, 26 Mei 2025.
BACA JUGA: Bupati Pakpak Bharat Sambut Wapres Gibran di Kawasan Tapanuli, Dorong Percepatan Pembangunan Danau Toba
Dalam sambutannya, Paula Henry Simatupang menegaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan penilaian terhadap empat aspek utama: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), serta kecukupan pengungkapan informasi.
“Berdasarkan pemeriksaan atas empat aspek tersebut, BPK Sumut memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD 2024 Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat,” jelas Paula.
Ia juga mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah, termasuk Pakpak Bharat, agar segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 60 hari setelah laporan diterima, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Raih 5 Kali Berturut-Turut, Total 10 Opini WTP
Prestasi ini menjadi Opini WTP kelima secara berturut-turut dan merupakan WTP ke-10 yang berhasil diraih oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sepanjang sejarahnya. Capaian ini sekaligus menegaskan komitmen tinggi dalam pengelolaan anggaran yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Bupati Franc Bernhard Tumanggor mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras mewujudkan prestasi ini.
“Sebuah capaian yang tidak mudah. Ini adalah hasil kerja sama dan sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta meningkatnya sistem pengelolaan keuangan yang kita miliki,” ungkap Franc.
BACA JUGA: Bupati Pakpak Bharat Teken Pakta Integritas SPMB 2025: Wujudkan Penerimaan Siswa yang Jujur dan Transparan
Pengelolaan Keuangan yang Semakin Profesional
Opini WTP dari BPK merupakan indikator utama tata kelola keuangan yang baik. Raihan ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap Pemkab Pakpak Bharat, khususnya dalam penggunaan dana APBD yang tepat sasaran dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan prestasi ini, Pakpak Bharat semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang berhasil menerapkan prinsip good governance dan clean government dalam tata kelola keuangan daerah. (KSC)
