KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat tinggi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) yang dikenal dekat dengan Gubernur Sumut Bobby Nasution kembali mengguncang panggung politik. Peristiwa ini memantik spekulasi soal mulai runtuhnya warisan politik era Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama di daerah-daerah yang selama ini menjadi basis loyalisnya.
Pengamat sosial politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar, menilai OTT tersebut sebagai indikasi fragmentasi politik yang kian nyata di era pemerintahan baru. “Ini bukan semata soal figur individu. Kita sedang menyaksikan peta kekuasaan yang lebih terpecah dan kompetitif, di mana loyalitas tidak lagi mutlak seperti di masa Jokowi,” ungkap Shohibul kepada awak media, Sabtu (29/6/2025).
BACA JUGA: Setelah Topan Ginting Ditangkap, KPK Bidik Orang-Orang Dekat Bobby Nasution Diduga Terima Suap Proyek Infrastruktur
Gibran di Pusaran Kekuasaan Baru, Efek Ekor Jas Mulai Hilang
Shohibul menyoroti meski Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, kini menjabat Wakil Presiden RI 2024–2029, pengaruh politik keluarga Jokowi tak lagi sekuat era sang ayah di puncak kekuasaan. “Gibran menghadapi realitas politik baru. Loyalitas politik itu tidak otomatis diwariskan. Ada tantangan besar di depan mata,” jelasnya.
Prabowo Subianto dan Arah Politik Penegakan Hukum
Lebih lanjut, Shohibul mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto membawa arah baru dalam tata kelola kekuasaan. Struktur kekuasaan nasional disebutnya telah mengalami pergeseran mendasar, termasuk dalam distribusi jabatan strategis dan pendekatan terhadap penegakan hukum.
“Koalisi besar yang menopang Prabowo tidak otomatis jadi pelindung jejaring kekuasaan masa lalu. Justru kita memasuki masa penyaringan ulang: siapa yang benar-benar loyal, siapa yang tersisih,” tegasnya.
Sumut dan Blok Medan: Dinamika Politik Lokal yang Bergolak
OTT Sumut, menurut Shohibul, juga memperlihatkan betapa Sumut tetap menjadi medan strategis politik nasional. Ia mengingatkan soal isu ‘Blok Medan’, istilah yang sempat muncul di persidangan namun tidak pernah ditindak secara tuntas. “Selama ini penegakan hukum sering dihadang tarik-menarik kepentingan politik. OTT kali ini bisa jadi sinyal bahwa itu mulai berubah,” ucapnya.
BACA JUGA: Dugaan Korupsi Topan Ginting Menggurita Sejak di Pemko Medan, Kornas Desak KPK Bongkar Tuntas!
Kontroversi Pribadi dan Erosi Simbolik Jokowi
Shohibul juga menilai, sorotan publik terhadap berbagai kontroversi pribadi Jokowi, termasuk polemik dokumen pendidikan, ikut memperlemah posisi simboliknya di mata elite dan rakyat. “Meski tidak ada pembuktian hukum, sorotan itu telah menggerus citra politiknya. Daya dorong efek ekor jas Jokowi terhadap loyalisnya kian meredup,” jelasnya.
Warisan Jokowi di Ujung Tanduk
Gabungan berbagai faktor ini, imbuh Shohibul, membuat warisan politik Jokowi menghadapi ujian serius. “Dua periode kekuasaan Jokowi telah berlalu. Kini kita menyaksikan realitas baru yang tidak semuanya akan mengabadikan peninggalan kekuasaannya,” pungkas Shohibul. (KSC)
