KLIKSUMUT.COM | GUNUNGSITOLI – Kekecewaan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Gunungsitoli, Agus Farasi, terhadap tata kelola Pelabuhan Pelindo Gunungsitoli mencapai puncaknya. Dalam audensi di ruang kerjanya, Senin, 26 Oktober 2026, Agus menilai kesemrawutan pelabuhan terjadi karena tidak adanya pengawasan maksimal dari pimpinan pelabuhan.
Dihadapan media kliksumut.com, Agus membeberkan hasil monitoring Komisi 3 sebanyak 3 kali beberapa bulan lalu. Temuannya mulai dari penggunaan pelabuhan penumpang dan dermaga bongkar muat/cargo yang tumpang tindih, parit yang bau, kotor dan sampah menumpuk, lampu penerangan yang tidak memadai, hingga proses renovasi dermaga roro yang minim pengawasan dan kualitas rendah.
“Saya kesal dengan sikap Pelindo yang mengoperasikan pelabuhan roro yang masih dalam tahap renovasi dan belum serah terima, ditambah lagi beban kapal yang melakukan bongkar muat di dermaga yang tidak diketahui tonasenya,” tegas Agus.
Menurut Agus Farasi, salah satu penyebab utama kesemrawutan ini adalah tidak adanya pengawasan yang maksimal.
“Menurut saya, salah satu penyebab kesemrawutan ini adalah tidak adanya pengawasan yang maksimal, karena General Manager PT. Pelindo Regional 1 Gunungsitoli lebih banyak di luar daerah daripada di wilayah kerjanya, sehingga tidak melihat kondisi lapangan dan tidak bisa memberikan evaluasi. Saya sangat menyayangkan kondisi ini,” ungkapnya.
Kondisi ini, lanjut Agus, sangat disayangkan apalagi menjelang suasana Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Apalagi menjelang suasana Natal dan Tahun Baru ke depan. PT. Pelindo Regional 1 Gunungsitoli juga merupakan salah satu pintu gerbang masuknya logistik dari luar Pulau Nias. Kalau tata kelola ini kacau dan tidak beres, bisa berdampak buruk bagi perekonomian dan masyarakat Kepulauan Nias,” katanya.
Bukan tanpa alasan, ungkapan beliau berdasarkan pengakuan Junior Manager Bisnis Teknik Pelindo, Yakob Adian Nadeak, dalam keterangan kepada media beberapa minggu yang lalu mengatakan bahwa pelabuhan kekurangan personel keamanan (hanya 6 orang security, 5 aktif per shift), tidak steril, tidak punya bak sampah serta kesalahan teknis pengadaan lampu baru yang tegangannya tidak diukur sehingga berkedip, hingga pemadaman total beberapa kali dalam rentang waktu satu minggu, hingga susana boarding penumpang dalam keadaan gelap dan hanya diterangi senter dan lampu handphone, dengan alasan pengadaan genset belum di-approve Pelindo Medan dengan karena sedang efisiensi anggaran.
Disela- sela audensi, pihak media meminta agar DPRD Kota Gunungsitoli segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Pelindo, KSOP, dan instansi terkait guna menyikapi kondisi yang sedang terjadi sebelum menjelang arus balik mudik Natal dan Tahun Baru.
Usulan tersebut direspon positif oleh Agus Farasi.
“Ini akan kami bawa ke rapat internal komisi untuk ditindaklanjuti dan seterusnya nanti akan disampaikan kepada pihak terkait untuk didengar keterangannya. Kami akan serius dengan masalah ini, mengingat ini kepentingan kita bersama bukan hanya kepentingan DPRD Kota Gunungsitoli, tapi seluruh masyarakat Kepulauan Nias,” jawab Agus.
Ia bahkan memberikan peringatan keras soal ancaman lumpuhnya ekonomi Nias.
“Bayangkan, jika kesemrawutan pelabuhan ini berujung pada pemberhentian sementara operasional pelabuhan Gunungsitoli, maka ekonomi kita secara keseluruhan bisa lumpuh. Makanya secara pribadi saya sangat kecewa. General Manager Pelindo Regional 1 Gunungsitoli tidak becus kerja dan tidak peduli dengan keadaan ini,” pungkasnya mengakhiri audensi.
Temuan investigasi terkait masalah telah dilaporkan secara resmi kepada Menteri Perhubungan RI, Kepala BP BUMN, Dirut PT Pelindo (Persero), dan Executive Director 1 Pelindo Regional 1 sebagai bukti dugaan kesemrawutan tata kelola PT. Pelindo Regional 1 Gunungsitoli, fraud komersial, dan pelanggaran fatal standar keselamatan operasional di Pelabuhan Angin Gunungsitoli. (KSC)
Reporter: Martinus Gea
