KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Kasus dugaan korupsi yang menjerat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, kian menjadi sorotan publik. Topan Ginting, yang tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diduga telah melakukan praktik kotor itu sejak menjabat Kadis PUPR Pemko Medan.
Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, mendesak KPK untuk mengusut tuntas seluruh proyek infrastruktur di Sumut yang terindikasi sarat suap. “Dugaan korupsi ini bukan hal baru. Sudah berlangsung sejak Topan Ginting di Pemko Medan, bahkan saat dia menjadi Pjs Sekda Kota Medan, hingga kini di Pemprov Sumut. KPK harus buka semua tabir korupsi ini secara transparan dan tidak pandang bulu,” tegas Sutrisno, Minggu (29/6/2025).
BACA JUGA: Desak KPK Usut Asal Usul Harta Kekayaan Topan Ginting, Diduga Ada Gratifikasi dan Pencucian Uang
Sutrisno menilai, OTT terhadap Topan Ginting mencoreng wajah Sumatera Utara dan menyakiti hati rakyat. “Ini menampar muka Presiden Prabowo Subianto, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menteri PU Dody Hanggodo. Di tengah krisis ekonomi, praktik suap proyek seperti ini sangat tidak pantas,” ujarnya.
Lebih jauh, Sutrisno menduga kuat adanya kekuatan besar di balik sepak terjang Topan Ginting dalam mengatur proyek-proyek strategis, termasuk proyek jalan nasional yang merupakan wewenang Kementerian PUPR. “KPK jangan hanya berhenti pada OTT. Semua penyedia jasa konsultan, kontraktor, hingga pemenang lelang proyek harus diperiksa. Jangan ada yang kebal hukum,” tambahnya.
Ia juga menyinggung peran Gubernur Sumut Bobby Nasution. Sebagai atasan langsung Topan Ginting, Bobby diminta bertanggung jawab. “Tidak mungkin Topan Ginting berani bermain proyek tanpa sepengetahuan pimpinan. Bobby harus memberi penjelasan ke publik,” ujar mantan anggota DPRD Sumut 2014-2019 itu.
BACA JUGA: Menteri PU Dody Hanggodo Pecat Tidak Hormat Kadis PUPR Sumut Topan Ginting Usai OTT KPK Proyek Jalan
Sutrisno berharap, KPK benar-benar serius membongkar dugaan korupsi proyek infrastruktur ini dari akar hingga ke pucuk. “Kami ingin kasus ini dibuka seterang-terangnya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Rakyat Sumut menunggu keberanian KPK untuk menindak siapa pun yang terlibat, apapun jabatannya,” tegasnya. (KSC)
