KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Sebuah peristiwa memilukan yang terjadi di Jalan Lintas Sipirok-Arse justru berujung pada kisah mengharukan tentang hati yang mulia dan semangat rekonsiliasi. Dalam upaya penegakan hukum berbasis kemanusiaan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kembali menerapkan pendekatan restorative justice atas perkara kecelakaan lalu lintas yang menimpa Harnawati Lubis.
Perkara ini melibatkan tersangka Khoiruddin Harahap, yang menabrak korban saat mengemudikan mobil Toyota Kijang Kapsul BB 1567 XF pada Sabtu, 14 September 2024 sekitar pukul 11.00 WIB. Insiden terjadi ketika Khoiruddin, yang dalam keadaan lelah dan mengantuk, kehilangan kendali saat melintasi jalan menurun di KM 06-07 Kelurahan Bunga Bondar, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan.
BACA JUGA: Kejati Sumut Lakukan Penyitaan Dokumen dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provsu
Korban, Harnawati Lubis, yang saat itu berjalan bersama saksi Irna Kusumawati Pane menuju pasar Sipirok, mengalami luka dan harus dirawat di RSUD Sipirok, sebelum akhirnya dirujuk ke RS Grand Medistra Lubuk Pakam.
Korban Pilih Memaafkan, Tersangka Tanggung Biaya Pengobatan
Proses hukum pun bergulir di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Namun, alih-alih membawa perkara ini hingga ke meja hijau, pendekatan keadilan restoratif dijalankan melalui mediasi antara korban dan tersangka. Dalam mediasi yang difasilitasi jaksa, tersangka menunjukkan itikad baik dengan mengganti seluruh biaya pengobatan korban.
Tak hanya itu, korban secara tulus memaafkan perbuatan tersangka. Keikhlasan yang jarang ditemui dalam proses hukum ini menjadi titik terang bagi pemulihan hubungan sosial yang sempat terganggu.
“Mulianya hati korban Harnawati Lubis yang bersedia memaafkan, membuka ruang harmonisasi di tengah masyarakat. Tersangka juga telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya,” ujar Kasi Penkum Kejati Sumut, Adre W Ginting, Selasa (10/6/2025).
Alasan Kemanusiaan: Tersangka Adalah Tulang Punggung Keluarga
Adre menjelaskan bahwa sejumlah pertimbangan mendasari keputusan penghentian perkara ini, antara lain latar belakang kemanusiaan. Khoiruddin Harahap merupakan tulang punggung keluarga yang tengah merawat istrinya yang menderita tumor payudara dan membutuhkan pengobatan rutin ke Medan.
“Tersangka dikenal berkelakuan baik, tidak pernah membuat keributan, dan tidak memiliki catatan pidana sebelumnya baik di SIPP maupun CMS,” imbuh Adre.
Restorative Justice Diterapkan Sesuai Perja No. 15 Tahun 2020
Permohonan penghentian perkara melalui keadilan restoratif ini disampaikan langsung oleh Aspidum Kejati Sumut Imanuel Rudy Pailang, SH, MH, bersama Kajari Tapanuli Selatan Muhammad Indra Muda Nasution, SH, MH dari Ruang Vicon Lantai 2 Kantor Kejati Sumut kepada JAM Pidum Kejagung RI Prof. Asep Nana Mulyana, yang diwakili oleh Direktur E pada JAM Pidum Kejagung RI.
Seluruh proses disaksikan secara virtual oleh Kasi Pidum Kejari Tapsel dan jaksa fasilitator, serta turut dihadiri keluarga kedua belah pihak, tokoh masyarakat, penyidik, dan para jaksa.
BACA JUGA: Dua Kali Mangkir dari Panggilan Jaksa, LBH Medan Desak Kejati Sumut Jemput Paksa Bupati Langkat
Penegakan Hukum Humanis yang Patut Dicontoh
Pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. 15 Tahun 2020 ini terbukti memberikan ruang untuk penyelesaian perkara secara damai dan adil, tanpa mengesampingkan keadilan bagi korban maupun pelaku.
Kisah memaafkan di balik tragedi ini menjadi teladan bahwa hukum tidak selalu harus berujung pada hukuman pidana. Ada ruang bagi rekonsiliasi dan keadilan yang menyembuhkan. (KSC)
