Kantongi Mandat Hukum 8 Tahun, 1.617 Anggota BPD Langkat Disumpah Kawal Kinerja Kepala Desa

Kantongi Mandat Hukum 8 Tahun, 1.617 Anggota BPD Langkat Disumpah Kawal Kinerja Kepala Desa
Ribuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Langkat mengikuti prosesi pengukuhan masa jabatan 2026–2034 di Gedung Olahraga Stabat. (Foto : Kliksumut.com /ist)

‎KLIKSUMUT.COM | LANGKAT – Sebanyak 1.617 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Langkat resmi mengantongi mandat hukum untuk mengawal dan mengawasi pemerintahan desa selama delapan tahun ke depan. Pengukuhan sekaligus pengambilan sumpah jabatan periode 2026–2034 tersebut dipimpin langsung  Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, di Gedung Olahraga (GOR) Stabat, Rabu (11/11/2026).
‎
‎Peresmian secara serentak ini merupakan pelaksanaan langsung atas amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui landasan hukum terbaru tersebut, masa bakti BPD diperpanjang secara mutlak menjadi delapan tahun, sekaligus memperkukuh kedudukan BPD sebagai lembaga penyeimbang kekuasaan eksekutif di desa.

BACA JUGA: ‎Pemilihan BPD 2026 Desa Tapak Kuda Langkat Diduga Cacat Prosedur, Bupati Didesak Tunda SK dan Gelar Tes Urine
‎
‎‎Supremasi Hukum dan Mandat Pengawasan Tanpa Kompromi
‎
‎Pemberian mandat jangka panjang ini menempatkan 1.617 anggota BPD di posisi krusial sebagai garda terdepan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Dalam arahannya, Tiorita menegaskan bahwa status keanggotaan BPD bukan cuma pelengkap struktur kelembagaan desa, melainkan instrumen strategis yang mengikat secara hukum.
‎
‎“Seluruh anggota BPD yang telah mengucap sumpah wajib menjalankan amanah dengan integritas penuh, profesionalitas tinggi, dan tanpa kompromi dalam mengutamakan kepentingan masyarakat,” tegas Tiorita.
‎
‎Secara hukum dan kelembagaan, Tiorita menggarisbawahi bahwa selama masa jabatan 2026–2034, setiap anggota BPD memikul tiga pilar kewenangan mutlak. Mereka wajib menjalankan pengawasan kinerja eksekutif secara melekat guna mencegah penyimpangan kebijakan kepala desa, menegakkan kewenangan legislasi desa dalam membahas serta menyepakati rancangan peraturan desa yang sah dan berpihak pada rakyat, serta mengoptimalkan penyaluran aspirasi masyarakat sebagai jembatan komunikasi resmi untuk memperjuangkan hak warga melalui mekanisme pemerintahan yang sah.

BACA JUGA: Tegas! Jabatan Kades Tapak Kuda Kecamatan Tanjung Pura Langkat, Imran alias Ucok Berakhir Total
‎
‎Prosesi pengukuhan ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan yang mengikat pertanggungjawaban moral dan hukum para anggota BPD di hadapan negara serta Tuhan Yang Maha Esa. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah turut disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Langkat H. Amril, S.Sos., M.AP., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Robby Deritawan Sitepu, S.E., M.S.P., serta para rohaniawan sebagai bentuk keabsahan administratif dan legalitas negara.
‎
‎Menutup arahannya, Tiorita menginstruksikan agar sinergi antara BPD, kepala desa, dan seluruh elemen masyarakat dibangun di atas landasan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kolaborasi tersebut mutlak diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, mempercepat pembangunan desa, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah hukum Kabupaten Langkat. (KSC)

Pos terkait