KLIKSUMUT.COM | LANGKAT – Legitimasi proses pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Senin (9/11/2026) digugat Masyarakat setempat, menyusul dugaan cacat prosedur serta lolosnya kandidat yang terindikasi positif narkotika. Masyarakat mendesak Bupati Langkat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Kecamatan Tanjung Pura menunda penerbitan Surat Keputusan (SK) pengesahan serta menggandeng Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Langkat untuk menggelar tes urine independen terhadap Ketua dan Wakil Ketua BPD terpilih periode 2026 berinisial DL dan AD.
Dugaan pelanggaran prosedur mencuat lantaran panitia pelaksana tidak mensyaratkan maupun melakukan verifikasi Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) terhadap para kandidat. Absennya instrumen uji bebas narkotika tersebut dinilai mencederai integritas lembaga legislatif desa sekaligus meruntuhkan marwah Desa Tapak Kuda yang berstatus sebagai Desa Bersih Narkoba (BERSINAR).
Padahal, merujuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta regulasi turunannya mengenai syarat pengisian keanggotaan BPD, integritas moral dan bebas dari penyalahgunaan narkotika merupakan prasyarat mutlak yang tidak dapat ditawar pihak panitia penyelenggara.
BACA JUGA: Ekowisata Tangkahan Langkat, Surga Tersembunyi di Kaki Gunung Leuser yang Memikat Wisatawan
Selain pengabaian syarat bebas narkoba, proses pemilihan juga disorot tajam karena dinilai mencederai prinsip demokrasi dan transparansi publik. Salah seorang tokoh masyarakat Desa Tapak Kuda yang identitasnya dilindungi demi alasan keamanan, membeberkan adanya dugaan rekayasa partisipasi pemilih melalui manipulasi distribusi undangan rapat.
”Undangan yang dilaksanakan dalam pemilihan BPD terkesan tidak transparan. Seharusnya seluruh masyarakat dusun diundang, namun faktanya undangan hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu,” ungkapnya secara tegas kepada Kliksumut.com, Senin (9/11/2026).
Ia menguraikan, berdasarkan tata tertib dan ketentuan musyawarah desa, undangan rapat semestinya disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum pelaksanaan (H-3) guna menjamin keterwakilan publik yang sah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan undangan baru disebar pada malam hari saat pelaksanaan berlangsung (hari H) kepada kelompok terbatas yang diduga telah dikondisikan.
”Malam hari H baru undangan dikirim ke orang-orang yang diduga telah dikondisikan agar calon dari pihak ‘istana’ desa meraih kemenangan,” tegasnya.
Praktik eksklusif tersebut memicu gelombang kekecewaan warga yang menilai ruang demokrasi di tingkat desa telah dibajak oleh kepentingan segelintir elite. Masyarakat mendesak Plt Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti, melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Langkat Robby Deritawan Sitepu, SE, M.SP., serta Camat Tanjung Pura Tengku Reza Aditya, S.IP
untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengesahan pimpinan BPD Tapak Kuda sebelum dilakukan audit prosedural dan tes urine ulang secara independen dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Langkat.
Konflik Kepentingan Panitia dan Sikap Bungkam Penyelenggara
Sorotan tajam turut mengarah pada komposisi panitia pelaksana pemilihan BPD Tapak Kuda yang dinilai sarat konflik kepentingan (conflict of interest). Posisi Ketua Panitia diketahui dijabat Sekdes Tapak Kuda Abdul Rahmad atau adik kandung terpidana mantan Kades Imran, S.Pd.,telah dieksekusi pihak tim jaksa eksekutor Kejaksaan Negeri Langkat dan ditahan di Lapas Tanjungpura, Selasa (13/10/2026) didampingi Sekretaris Panitia Lukmanul Hakim yang juga menjabat sebagai Bendahara Desa. Keduanya memiliki keterikatan kekerabatan dan struktural yang erat dengan terpidana Imran S.Pd.I alias Ucok.
Guna memenuhi prinsip keberimbangan berita dan hak jawab, konfirmasi resmi sudah dilayangkan kepada Sekretaris Panitia, Lukmanul Hakim, Minggu (8/11/2026) pukul 16.45 WIB. Konfirmasi tersebut mempertanyakan dasar hukum penghapusan syarat SKBN dalam verifikasi berkas serta pihak yang bertanggung jawab menyusun tata tertib pemilihan. Namun, hingga berita ini ditayangkan, pihak panitia memilih bungkam dan tidak memberikan klarifikasi.
Rekam Jejak Cacat Administrasi Pemerintahan Desa
Polemik pemilihan pimpinan BPD ini mempertegas pola dugaan penyimpangan tata kelola pemerintahan di Desa Tapak Kuda yang sebelumnya telah berulang kali menuai sanksi hukum maupun administratif.
Sebagai catatan hukum, mantan Kades Tapak Kuda, Imran, telah dijatuhi vonis pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp50 juta (subsider 1 bulan kurungan) terkait kasus korupsi alih fungsi kawasan Suaka Margasatwa (SM) Karang Gading Langkat Timur Laut, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
BACA JUGA: 4 Kali Buntu, Pemkab Langkat Intervensi PT LNK
Kronologi dan Perjalanan Hukum
• Putusan Pengadilan Negeri (PN) Medan (11 Agustus 2025): Awalnya menjatuhkan vonis berat 10 tahun penjara serta denda Rp1 miliar (subsider 3 bulan kurungan).
• Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Medan (15 Oktober 2025): Mengubah putusan tingkat pertama menjadi 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta (subsider 1 bulan kurungan).
• Putusan Mahkamah Agung (MA) (21 Mei 2026): Melalui Putusan Nomor: 2658 K/Pid.Sus/2026, MA menolak permohonan kasasi dan menguatkan putusan PT Medan (inkrah atau berkekuatan hukum tetap).
Pasca putusan pengadilan tersebut dan sebelum dieksekusi ke Rutan Tanjung Pura, Imran sempat menerbitkan kebijakan rotasi jabatan sepihak yang dinilai cacat hukum dengan mengangkat adik kandungnya sendiri, Abdul Rahmad (sebelumnya Kasi Pelayanan).
Kebijakan nepotisme tersebut memicu perlawanan warga dan tokoh masyarakat, di antaranya Jainuddin, yang menilai mutasi itu bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa karena dilakukan tanpa mekanisme musyawarah BPD. Merespons pelanggaran prosedur tersebut, Dinas PMD Kabupaten Langkat melalui Kabid Pemdes, Selfian Ardi, telah menjatuhkan sanksi administratif dengan membatalkan secara resmi rekomendasi pengangkatan Abdul Rahmad sebagai Sekretaris Desa, Rabu (10/9/2025) lalu, namun di abaikan. (KSC)
Reporter: Dody Ariandi
