REPORTER: Redaksi
EDITOR: Wali
KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Dugaan penyelewengan distribusi dan kehilangan jumlah ketersediaan minyak dan gas di Sumatera Utara masih menjadi asumsi di kalangan Masyarakat dan praktisi hukum serta aparat penegak hukum. Belum adanya Tindakan serius dalam mengamankan uang negara dalam bentuk subsidi (tindak pidana korupsi) yang dititipkan pemerintah pada harga minyak dan gas, berakibat terjadinya kebocoran uang negara yang seharusnya dapat dinikmati Masyarakat atau konsumen pengguna minyak dan gas.
Kondisi yang merugikan negara tersebut sudah menjadi konsumsi masyarakat umum namun belum mendapat perhatian serius dari pemerintah, hal itu menarik perhatian Lembaga Independen Pengawasan Minyak & Gas (Migas Watch) dengan meminta agar Tim Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) periode 2021-2025 untuk datang dan hadir melihat dari dekat distribusi minyak dan gas di Sumatera Utara.
Sesuai tugas dan fungsi BPH Migas yang merupakan suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir, maka datanglah ke Sumut agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai amanah UU Migas No.22 Tahun 2001.
Demikian disampaikan Direktur Migas Watch Rion Arios, SH, MH kepada wartawan di Medan, Kamis (16/5/2024) dalam menyikapi kejadian atau peristiwa yang melanggar Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, secara khusus di Sumatera Utara atau Medan sekitarnya.
“Memperhatikan peristiwa dan kejadian penyalahgunaan distribusi minyak dan gas di Medan sekitarnya, sudah seharusnya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) melihat dan bertindak, datanglah ke Medan, Migas Watch sebagai lembaga independen siap diajak berdiskusi. Jangan ada pembiaran sehingga terkesan mendukung pelanggaran dan terjadinya dugaan tindak pidana yang telah diatur pada UU Migas, kerugian negara ini termasuk korupsi dan ordinary crime,” kata Rion yang juga berprofesi advokat itu.
BACA JUGA: Migas Watch Desak DPR RI Segera Tuntaskan Revisi UU Migas: Mafia Masih Berpengaruh Tentukan Peraturan
Ditambahkan Rion, sudah lama berlangsung aksi pengoplosan gas elpiji bersubsidi dari tabung 3 kg, serta masih sering ditemukan konsumen jumlah isi tabung yang kurang dari 3 kg. Bahkan aksi menurunkan muatan minyak di jalan masih berlangsung, lihat saja berita-berita di media. Mirisnya lagi pencurian minyak dari pipa penyaluran ke instalasi juga tidak mendapatkan perhatian serius, setelah puluhan rumah masyarakat terbakar, ada diambil tindakan.
Selain itu Migas Watch juga memberikan perhatian dugaan aksi-aksi penyelewengan distribusi minyak yang terjadi di laut sebelum sandar di pelabuhan misalnya. Hal ini dimintakan kepada BPH Migas karena salah satu tugas utama BPH Migas tersebut adalah mengatur dan menetapkan pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM serta pengangkutan migas melalui pipa. (KSC)








