KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Pemerintah bergerak cepat untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah munculnya sejumlah kasus yang mengarah pada kejadian luar biasa (KLB). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa pihaknya akan mengirimkan ahli gizi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) guna memperkuat peran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program strategis ini.
“Ahli gizinya sedang saya persiapkan. Untuk sementara akan kita bantu dari Kemenkes,” ujar Budi usai Rapat Koordinasi Penanggulangan KLB MBG di kantor Kemenkes, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Meskipun belum merinci jumlah ahli gizi yang akan ditugaskan, Budi memastikan langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar penyajian makanan yang aman, bersih, dan bergizi.
Menkes menegaskan bahwa standar kebersihan, proses kerja, hingga kompetensi sumber daya manusia di dapur-dapur SPPG menjadi prioritas utama.
“Kita percepat perbaikan di BGN agar semua dapur memenuhi standar. Diharapkan dalam satu bulan, semuanya selesai,” tegas Budi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menambahkan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG akan dilakukan sebagai bentuk pengawasan ketat.
“SPPG yang bermasalah harus ditutup sementara, lalu dievaluasi dan diinvestigasi. Ini demi keselamatan anak-anak,” ujar Zulhas.
Selain itu, pemerintah mewajibkan seluruh dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebelum dapat kembali beroperasi.
Dalam rakor tersebut, seluruh kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah juga diminta untuk aktif mengawasi pelaksanaan MBG di daerah masing-masing. Termasuk di dalamnya optimalisasi peran puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk melakukan pengawasan berkala terhadap SPPG.
“Kami minta Puskesmas di seluruh Tanah Air ikut mengawasi secara aktif, bahkan tanpa harus diminta,” pungkas Zulhas. (KSC)
