KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Medan menyatakan keprihatinan mendalam atas penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 25 November 2025. LBH menilai bencana ini bukan hanya bencana alam, tetapi juga bencana ekologis yang menimbulkan ribuan korban jiwa dan kerusakan lingkungan masif.
LBH Medan menekankan lemahnya tata kelola penanganan bencana di tingkat negara. Hal itu kian parah dengan ketidaksinkronan dan inkonsistensi pernyataan Presiden Prabowo Subianto, beserta beberapa menterinya.
“Setiap ucapan Presiden seharusnya mencerminkan kehati-hatian, konsistensi, serta kebijaksanaan yang berpihak pada keselamatan dan pemulihan korban. Namun, dalam konteks bencana Sumatera, justru terjadi kondisi sebaliknya,” ungkap Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, S.H., M.H., dalam keterangan resminya, Senin (5/1/2026).
BACA JUGA: Presiden Prabowo Tinjau Huntara Korban Bencana di Aceh Tamiang
Kontroversi Pernyataan Presiden Soal Bantuan Asing
Irvan Saputra menyebutkan, pada 15 Desember 2025 di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia tidak memerlukan dan menolak bantuan asing dalam penanganan bencana. Pernyataan itu menegaskan kemampuan Indonesia untuk menangani bencana secara mandiri dan membatasi masuknya dukungan internasional, baik logistik, keahlian teknis, maupun bantuan kemanusiaan.
Namun, pada 1 Januari 2026 di Aceh Tamiang, Presiden memberikan pernyataan berbeda. Presiden menyebut; “Kalau siapapun mau bantu, masa kita tolak. Bodoh sekali kalau kita tolak.”
“Pernyataan ini bertentangan secara substantif dengan sikap sebelumnya yang menolak bantuan asing,” tegas Irvan Saputra.
LBH Medan menduga inkonsistensi ini menunjukkan kemungkinan Presiden mengalami penurunan fungsi kognitif (demensia) atau melakukan sandiwara politik.
“LBH menilai inkonsistensi pernyataan tersebut mengganggu koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan menurunkan kepercayaan publik serta komunitas internasional,” tambah Irvan Saputra.
BACA JUGA: Bupati Tapteng Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Jembatan Bailey Sungai Garoga
Dampak Nyata di Lapangan dan Seruan LBH Medan
Irvan Saputra juga menyatakan, hingga memasuki hari ke-40 pascabencana, proses pemulihan di Sumatera belum optimal. Banyak korban masih kekurangan pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan tempat tinggal layak.
“Infrastruktur publik, termasuk jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan, mengalami kerusakan parah dan belum sepenuhnya tuntas mendapat perbaikan,” ucapnya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat per 20 Desember 2025, bencana banjir dan longsor telah menewaskan 1.177 orang, 148 orang hilang, sekitar 7.000 luka-luka, dan 147.236 unit rumah rusak parah atau tertimbun lumpur.
Irvan Saputra menilai angka ini menegaskan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan Bencana Nasional sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Namun, Presiden Prabowo belum menetapkan status darurat nasional.
LBH menekankan bahwa penanganan bencana bukanlah ruang untuk ego politik, pencitraan, atau klaim kemandirian negara.
BACA JUGA: Gubernur Aceh Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Lokasi Bencana di Aceh Tamiang dan Bener Meriah
Empat Poin Desakan
Oleh sebab itu, LBH Medan menyatakan empat desakan;
- Presiden Prabowo menetapkan status Darurat Bencana Nasional atas bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
- Negara menyatakan secara tegas dan konsisten sikap penerimaan bantuan, mengutamakan kepentingan korban.
- Pemerintah pusat mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar korban dan pemulihan infrastruktur secara transparan dan akuntabel.
- DPR RI dan lembaga pengawas menjalankan pengawasan aktif atas kebijakan Presiden yang berdampak pada keselamatan warga negara.
“Dalam situasi darurat, kebijaksanaan, konsistensi, dan keberpihakan pada kemanusiaan adalah ukuran utama legitimasi kepemimpinan nasional,” tegas Irvan Saputra. (KSC)
