LAPK Minta Pertamina Pastikan Antrean BBM Tidak Kembali Terjadi Pascabanjir

Pertamina Diminta Jelaskan Stok BBM di Tengah Konflik Timur Tengah
DAMPAK KONFLIKK TIMUR TENGAH: Ketua LAPK, Padian Adi S. Siregar, menegaskan bahwa antrean kendaraan di sejumlah SPBU diduga berkaitan dengan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah (FOTO: Ist)

KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK), meminta Pertamina memastikan stok BBM aman dan distribusi berjalan lancar meskipun terjadi banjir susulan di Kota Medan. Bencana tidak boleh menjadi alasan kembalinya antrean panjang di SPBU.

“Dalam kondisi darurat sekalipun, Pertamina wajib memastikan stok aman dan distribusi tetap berjalan. Dengan demikian, masyarakat tidak kembali mengalami kelangkaan seperti beberapa hari sebelumnya,” ujar Ketua LAPK Padian Adi S. Siregar, Rabu (3/12/2025).

BACA JUGA: Polsek Panai Tengah Kawal Pendistribusian BBM di SPBU, Antisipasi Kericuhan dan Penyelewengan

Banjir Susulan Jangan Picu Kelangkaan BBM

Padian menuturkan, masyarakat telah merugi beberapa hari terakhir akibat antrean panjang BBM, pembatasan kuota, dan sejumlah SPBU yang kehabisan stok. Keadaan tersebut tidak boleh terulang hanya karena bencana susulan.

Menurutnya, Pertamina harus membuktikan bahwa sistem distribusi mereka kuat dan siap menghadapi gangguan apa pun, termasuk banjir.

Bacaan Lainnya

BACA JUGA: Antrean Mengular, Polres Sergai Amankan Pengendara Rebutan BBM di SPBU

Transparansi Distribusi Jadi Kunci Kepercayaan Publik

Selain itu, Padian meminta Pertamina tampil lebih proaktif dengan menyediakan data stok, jadwal distribusi, dan update harian di SPBU. Tanpa informasi yang jelas, masyarakat sulit mempercayai bahwa antrean panjang tidak akan kembali terjadi.

“Dalam kondisi darurat seperti banjir, transparansi menjadi hal yang sangat penting agar publik tidak terpancing panik, berbondong-bondong ke SPBU, dan menciptakan antrean baru,” sebutnya.

BACA JUGA: Polsek Bilah Hulu Pastikan Keamanan Distribusi BBM di SPBU

Layanan Publik Harus Tetap Optimal Saat Darurat

LAPK juga mengingatkan bahwa bencana tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas layanan publik. Pelayanan dan informasi justru harus lebih cepat, akurat, dan terbuka. Ia menambahkan bahwa Pertamina sebaiknya tidak memberlakukan kembali pembatasan kuota per kendaraan karena kebijakan tersebut hanya memecah pasokan tanpa menyelesaikan masalah utama.

“Pertamina harus memastikan stok aman, distribusi lancar, dan informasi diperbarui setiap hari. Publik berhak mendapatkan kepastian, bukan kekacauan berulang,” tutup Padian. (KSC)

Pos terkait