KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Kondisi geopolitik global saat ini berada dalam titik nadir ketidakpastian menyusul langkah provokatif Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang memerintahkan operasi militer untuk menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Tindakan ini memicu gelombang kecaman internasional karena dinilai sebagai manifestasi nyata imperialisme dan “aksi koboi” yang mengangkangi kedaulatan negara bangsa, Rabu, (7/1/2026).
Amerika Serikat dengan menurunkan Pasukan Elit nya Delta Force,menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro dikediamannya di Kota Caracas, Venezuela, (3/1/2025). Ledakan hebat yang mengguncang pangkalan udara La Carlota dan kompleks Fuerte Tiuna di Caracas, adalah pertanda dimulainya agresi militer langsung Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela.Agresi Militer yang dilakukan AS terhadap Venezuela tercatat adalah kejadian ke-71 Intervensi Militer AS terhadap Negara Lain, selama 81 Tahun terakhir, sejarah mencatat 2 dari 71 Intervensi Militer tersebut pernah terjadi di Indonesia.
Respon dan Kecaman Aliansi Mahasiswa
Merespons arogansi tersebut, Aliansi Cipayung Plus Sumatera Utara (Sumut) secara resmi menyerukan aksi massa besar-besaran dengan tajuk “Ganyang Imperialisme Amerika Serikat atas Kejahatan terhadap Negara-Negara Berdaulat”. Aksi unjuk rasa ini terjadwal akan terpusat di Kantor Konsulat Amerika Serikat di Medan pada Jumat (9/1/2026).
Krisis ini berakar dari pola panjang intervensi Washington yang kerap menggunakan dalih demokrasi dan pemberantasan narkoba untuk melemahkan pemimpin negara yang menolak tunduk pada kepentingan geopolitik Barat. Aliansi menegaskan bahwa agresi militer AS ke Venezuela adalah wujud neo-kolonialisme yang telah melampaui batas kewajaran hukum internasional.
Pernyataan Ketua Cipayung Plus Sumut
Ketua PKC PMII Sumut, M. Agung Prabowo menegaskan, aksi sebagai bentuk solidaritas global melawan penjajahan.
“Kami mengutuk keras agresi militer AS dan mendesak Pemerintah RI segera menetapkan status Persona Non Grata kepada Duta Besar Amerika Serikat. Usir mereka dari wilayah kedaulatan NKRI,” tegasnya.
Sementara Kowil I GMKI Sumut, Crisye Sitorus menyerukan Pemerintah Indonesia perlu mencabut operasional Konsulat AS di Medan
“Kami menilai situasi ini sudah sangat genting. Indonesia harus berani mencabut izin operasional Konsulat AS di Medan. Pastikan seluruh aktivitas diplomatik mereka berhenti total sebelum angkat kaki dari tanah Sumatera Utara,” ujanya.
Hentikan pembangunan Gedung Konsulat AS di Medan
Ketua PW HIMMAH Sumut, Kamaluddin Nazuli Siregar mengatakan, pihaknya mendesak Pemerintah Indonesia menghentikan pembangunan Gedung Konsulat AS di Medan.
“Kami menuntut penghentian permanen pembangunan Gedung Konsulat AS di Jalan Mongonsidi secara konkret. Proyek tersebut nyata-nyata mengancam kepentingan strategis nasional dan keamanan wilayah kita,” serunya.
Ketua DPD IMM Sumut, Rahmat Taufik Pardede menyatakan aliansi mendesak Pemerintah RI membatalkan rencana penandatanganan Perjanjian Tarif Resiprokal (Agreement on Reciprocal Tariff) dengan Amerika.
“Pembatalan ini adalah bentuk perlawanan ekonomi terhadap kebijakan imperialis Washington,” sebutnya.
Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, menyebutkan intervensi AS memicu kekhawatiran besar akan nasib kedaulatan kita di masa depan.
“Sudah saatnya kita mendorong percepatan riset dan pembangunan kekuatan nuklir nasional sebagai instrumen strategis untuk menciptakan keseimbangan kekuatan (balance of power) dunia,” ucapnya.
Ketua Badko HMI Sumut, Yusril Mahendra mengatakab, sahwa AS sebagai kekuatan global secara konsisten menjalankan kebijakan luar negeri yang berorientasi pada kepentingan strategis nasionalnya.
“Oleh karena itu hubungan bilateral perlu dianalisis secara kritis dan objektif dengan mempertimbangkan implikasi nya terhadap kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, serta posisi strategis Indonesia ditingkat Internasional,” tegasnya.
Dunia Bukan Milik Satu Negara
Ketua DPD GMNI Sumut, Armando Kurniansyah Sitompul mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menegaskan kepada kaum imperialis, bahwa dunia ini bukan milik satu negara saja.
“Kami menuntut PBB segera menjatuhkan sanksi politik dan isolasi internasional secara tegas terhadap Amerika Serikat atas tindakan premanisme diplomatik mereka, Pemerintah Indonesia harus berani menjadi alternatif pada kondisi Vivere Pericoloso saat ini di atas papan catur Geopolitik untuk meneguhkan semangat Pancasila kepada masyarakat dunia,” paparnya.
Rencanya pemimpi. aksi akan secara kolektif oleh para pimpinan organisasi mahasiswa Sumut yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Sumut.
Penyampaian aspirasi ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Ini juga sekaligus manifestasi dari semangat Pembukaan UUD 1945 bahwa segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
Pernyataan Sikap Mahasiswa
Adapun 7 Poin Tuntutan Aliansi Cipayung Plus Sumatera Utara Yang Tertuang di dalam surat resmi sebagai berikut:
- Mengutuk keras agresi militer dan segala bentuk intervensi Amerika Serikat terhadap Republik Bolivarian Venezuela, serta mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera menetapkan status Persona Non Grata terhadap Duta Besar Amerika Serikat beserta seluruh perwakilannya, dan mengusir yang bersangkutan dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menutup dan mencabut izin operasional Konsulat Amerika Serikat di Medan serta memerintahkan seluruh aktivitas diplomatik dan non-diplomatiknya untuk dihentikan dan meninggalkan serta angkat kaki di wilayah Kota Medan.
- Menuntut penghentian secara permanen pembangunan Gedung Konsulat Amerika Serikat yang berlokasi di Jalan Mongonsidi, Kota Medan, karena tidak sejalan dengan semangat politik luar negeri bebas aktif dan berpotensi mengancam kepentingan strategis nasional.
- Mendukung penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera menggelar Sidang Umum Luar Biasa guna menjatuhkan sanksi politik dan isolasi internasional secara tegas terhadap Amerika Serikat atas tindakan agresinya.
- Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk membatalkan rencana penandatanganan Perjanjian Tarif Resiprokal (Agreement on Reciprocal Tariff) dengan Amerika Serikat sebagai bentuk tekanan ekonomi nyata terhadap kebijakan imperialis negara tersebut.
- Mendorong percepatan riset dan pembangunan kekuatan nuklir nasional Indonesia sebagai instrumen strategis dalam menjaga kedaulatan negara dan menciptakan keseimbangan kekuatan (balance of power) dunia.
- Mendesak Menteri Luar Negeri Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi total serta memutuskan seluruh perjanjian bilateral dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya sebagai wujud solidaritas kemanusiaan dan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Aliansi juga akan mengirimkan secara resmi tembusan surat ini kepada Presiden RI, Menteri Luar Negeri, dan Menko Polhukam RI sebagai sinyal perlawanan keras dari Gerakan Mahasiswa Sumut. (KSC)
REPORTER: Arif Genta Buana
