Menjawab usulan dari Abdurrahman Air tanah, Kaban Benny mengungkapkan, bahwa untuk objek Airtanah sudah tidak dikutip lagi pajaknya.
“Oleh karenanya, untuk anggarannya segera kita diskusikan lagi. Sedangkan untuk PPJ, saat ini kita sedang melakukan pemeriksaan ke PLN. Sebab, ada kita temukan penyimpangan. Untuk itu,kita butuh dukungan dari lembaga Legislatif ini,” harapnya.
Untuk pertanyaan Dhiyaul tentang kutipan pajak, Benny menyebut telah mengupayakan untuk meningkatan pendapatan tiga bulan kedepan sekitar 6 miliar.
“Dari sektor pajak telah mengalami peningkatan ya Bu,” ucaprnya singkat.
BACA JUGA: Pimpinan DPRD Sumut Minta Dinas Kominfo Tidak Menahan Anggaran KPID
Senada dengan Dhiyaul, Irwansyah juga menyoroti peningkatan pendapatan dari sektor pajak parkir, baik itu dari pelaku usaha supermarket, hotel, oyo maupun pedagang kaki lima.
“BP2RD harus berkoordinasi dengan Dishub terkait pajak parkir ini. Jangan sampai dari sektor tersebut potensinya hilang. SPT setiap objek usaha di kota Medan harus terus dicatat penambahannya,” tuturnya.
Menanggapi pertanyaan Irwansyah, Kaban BP2RD menerangkan bahwa pihaknya sudah menyampaikan hal tersebut kepada Sekda Kota Medan.
“Pajak parkir dibeberapa tempat selama pandemi covid tidak mengutip retribusi parkir. Baru diakhir-akhir ini mereka kembali mengukir retribusi parkirnya. Makanya pajak dari parkir menurun pada tahun lalu,” paparnya.
Diakhir rapat, Afif Abdillah menyimpulkan agar BP2RD segera mensinkronkan anggaran yang mau digeser. “Sehingga target yang akan dicapai bisa maksimal,” pungkasnya. (Alian)
