KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 resmi berakhir. Namun, di balik kemeriahan konser penutupan yang menghadirkan sejumlah band papan atas nasional, penyelenggaraan agenda tahunan kebanggaan Sumatera Utara itu justru menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan PRSU. Ia menilai penyelenggaraan tahun ini belum mampu mencapai tujuan utama sebagai ajang promosi dan penggerak ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
BACA JUGA: Hasil Seleksi Wawancara KPID Sumut 2026-2029 Diumumkan, Ini Daftar 21 Calon yang Lolos ke Tahap DPRD
Menurut Rudi, berbagai persoalan sudah terlihat sejak awal pelaksanaan, mulai dari minimnya jumlah pengunjung, rendahnya transaksi di stan UMKM, hingga tingginya harga tiket masuk dan biaya sewa stan yang dinilai memberatkan pelaku usaha.
“Semalam PRSU sudah selesai. Memang di akhir penutupan terlihat lebih meriah karena ada konser band papan atas Indonesia. Tetapi kalau kita lihat dari awal pelaksanaan, persoalannya banyak. Pengunjung sepi, UMKM menjerit karena tidak ada pembeli. Itu yang harus menjadi evaluasi besar-besaran,” ujar Rudi, Selasa (4/8/2026).
Rudi menegaskan, salah satu poin utama yang harus dievaluasi adalah besarnya biaya sewa stan UMKM yang mencapai Rp20 juta hingga Rp25 juta per stan.
Menurutnya, angka tersebut bertentangan dengan semangat pemerintah dalam mendorong pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah.
“Yang pertama, jangan terlalu memberatkan UMKM. Harga sewa stan sampai Rp20 juta sampai Rp25 juta bahkan ada yang lebih. Ini harus dievaluasi. PRSU seharusnya membantu UMKM berkembang, bukan malah membebani mereka,” katanya.
Ia menambahkan, PRSU seharusnya menjadi ruang promosi yang mampu meningkatkan penjualan dan memperluas pasar produk UMKM, bukan justru menciptakan beban biaya yang tinggi.
Selain biaya sewa stan, Rudi juga menyoroti harga tiket masuk PRSU yang dinilai terlalu mahal sehingga mengurangi minat masyarakat untuk berkunjung.
Ia menilai tingginya harga tiket berdampak langsung terhadap jumlah pengunjung dan akhirnya memengaruhi omzet para pelaku UMKM yang berjualan di dalam area PRSU.
“Masalah tiket juga harus dievaluasi betul-betul supaya masyarakat antusias datang. Kalau pengunjung ramai, UMKM yang di dalam juga mendapatkan hasil. Tujuan PRSU itu kan meningkatkan ekonomi UMKM, meningkatkan penghasilan mereka, bukan sekadar acara seremonial saja,” ujarnya.
Menurut Rudi, indikator keberhasilan PRSU bukan hanya besarnya pendapatan penyelenggara, tetapi sejauh mana kegiatan tersebut memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat.
“Yang lebih penting bukan hanya pemasukan PRSU. Yang paling penting itu promosi berjalan dan terjadi pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. UMKM bisa mempromosikan produknya dan mendapatkan hasil yang signifikan. Itu tujuan utamanya,” tegasnya.
Rudi juga mendesak Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution untuk turun langsung membenahi pengelolaan PRSU apabila jajaran direksi maupun komisaris dinilai tidak mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan.
Menurutnya, evaluasi tidak boleh berhenti pada aspek administratif, tetapi harus menyentuh struktur manajemen.
“Kalau memang ke depan tidak mampu, kita minta gubernur mengevaluasi direksinya, komisarisnya. Jangan hanya menjadi beban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” katanya.
Hal lain yang menjadi perhatian Rudi adalah minimnya kehadiran Gubernur Bobby Nasution selama pelaksanaan PRSU 2026.
Ia menilai absennya gubernur pada pembukaan hingga penutupan dapat menjadi indikasi adanya ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan PRSU tahun ini.
“Bisa saja gubernur memang tidak puas melihat kondisi PRSU. Masa selama hampir satu bulan kegiatan, gubernur hanya sekali datang, itu pun karena ada anggota DPR RI yang sedang melakukan sidak. Itu bisa menjadi bahan evaluasi juga,” ujarnya.
Karena itu, Rudi berharap Bobby Nasution mengambil langkah konkret agar PRSU kembali menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Utara.
Rudi mengaku menerima banyak aspirasi masyarakat melalui media sosial terkait mahalnya tiket masuk PRSU.
Menurutnya, sejumlah warga dari berbagai daerah memilih membatalkan kunjungan setelah mengetahui harga tiket, terutama saat akhir pekan yang mencapai Rp75 ribu karena adanya konser hiburan.
“Di Facebook saya banyak sekali masyarakat yang mengeluh. Mereka bilang tiketnya terlalu mahal. Ada yang dari Binjai, ada yang dari Langkat, mereka bilang kalau datang berempat dengan tiket Rp75 ribu per orang, uangnya sudah habis hanya untuk masuk,” katanya.
Ia pun mendorong penyelenggara menghadirkan paket tiket yang lebih terjangkau agar masyarakat tetap dapat menikmati PRSU tanpa terbebani biaya yang tinggi.
“Harus ada paket-paket hemat supaya masyarakat lebih antusias datang. Jangan sampai orang sudah sampai di depan loket akhirnya pulang lagi karena harga tiket terlalu mahal,” ujarnya.
Salah satu keluhan yang diterima Rudi berasal dari seorang warganet yang mengaku mengurungkan niat masuk ke lokasi PRSU setelah mengetahui harga tiket.
BACA JUGA: Proses PAW Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Mandek, Aktivis Desak KPU Kota Gunungsitoli Lakukan Verifikasi Ulang
“Benar sekali, tiket masuk mahal. Saat liburan lalu saya dan ponakan sudah sampai di loket PRSU. Waktu tanya harga tiket Rp75 ribu karena hari Minggu ada konser, kami langsung kaget. Ponakan saya langsung bilang, ‘Mahal kali, mending nonton di bioskop.’ Akhirnya kami putar balik dan tidak jadi masuk PRSU,” tulis warganet tersebut.
Selain tiket masuk, biaya sewa stan yang mencapai Rp20 juta hingga Rp25 juta juga dinilai bertolak belakang dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Rudi berharap seluruh kritik yang berkembang menjadi bahan evaluasi serius agar PRSU kembali menjalankan fungsi utamanya sebagai ajang promosi produk lokal, hiburan rakyat, sekaligus motor penggerak ekonomi daerah.
Ia meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan pembenahan menyeluruh terhadap manajemen PRSU sehingga penyelenggaraan pada tahun mendatang lebih berpihak kepada masyarakat dan pelaku UMKM, bukan sekadar menjadi agenda seremonial tahunan. (KSC)
