KLIKSUMUT.COM | DELI SERDANG – Pemerintah bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan berbagai pemangku kepentingan resmi menggelar Kick Off Pemulihan Ekosistem Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, dengan dukungan program Forest Project VI (FP VI) yang menargetkan pemulihan kawasan seluas 1.100 hektar hingga 2028.
Acara strategis ini dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Pangdam XV Pattimura Dody Tri Winarto, Direktur C BAIS TNI Wahyo Yuniartoto, Kepala BBKSDA Sumatera Utara Novita Kusuma Wardhani, serta perwakilan mitra internasional dari KfW, Virza Sastrawidjaja. Turut hadir pula unsur Forkopimda dan aparat penegak hukum yang memberikan dukungan penuh terhadap program ini.
Dalam sambutannya, pemerintah menegaskan bahwa kawasan konservasi ini memiliki peran vital sebagai benteng ekosistem mangrove di pesisir Sumatera Utara. Namun, kawasan tersebut saat ini menghadapi tekanan besar akibat perambahan hutan dan alih fungsi lahan, termasuk keberadaan perkebunan sawit ilegal seluas sekitar 166 hektar.
Program pemulihan yang digagas mencakup:
- Penanaman kembali mangrove secara masif
- Penertiban kawasan hutan dari aktivitas ilegal
- Edukasi dan pemberdayaan masyarakat lokal
Mayjen TNI Dody Tri Winarto menegaskan kesiapan Satgas Penegakan Ketertiban Hutan (PKH) Garuda dalam mengawal proses penertiban kawasan.
BACA JUGA: Pangdam I/BB Pimpin Laporan Korps Kenaikan Pangkat Pamen di Makodam I/BB
“Program ini tidak bertujuan menyusahkan masyarakat, justru diharapkan membawa kesejahteraan melalui konservasi berkelanjutan,” tegasnya, Kamis (2/4/2026).
Sebagai bagian dari pendekatan humanis, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menyerahkan bantuan modal usaha senilai Rp55 juta kepada 14 Kelompok Tani Hutan (KTH). Bantuan tersebut akan digunakan untuk:
- Budidaya perikanan
- Peternakan
- Pengolahan produk mangrove
- Pengembangan ekowisata berbasis lingkungan
Langkah ini diharapkan menjadi solusi alternatif penghasilan bagi masyarakat sekitar kawasan.
Di sisi lain, program ini sempat mendapat penolakan dari ratusan warga Desa Paluh Kurau. Mereka menilai kebun sawit yang berada di kawasan konservasi merupakan sumber utama penghidupan keluarga.
Warga mengusulkan agar penanaman mangrove difokuskan pada lahan kosong atau lahan tidur. Usulan tersebut akhirnya diterima dalam rapat koordinasi lintas pihak dan akan ditindaklanjuti sebagai solusi kompromi.
Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, TNI, aparat hukum, dan masyarakat ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara fungsi ekologis dan kesejahteraan ekonomi warga.
Program pemulihan ekosistem Karang Gading pun diproyeksikan menjadi model konservasi berkelanjutan yang dapat direplikasi di berbagai wilayah lain di Indonesia. (KSC)
REPORTER: Dody Ariandi
