KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memperkuat transformasi digital dan inovasi layanan publik untuk memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat. Fokus utama kementerian adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan warga.
“Pendekatan citizen-centric menjadi fondasi utama transformasi ini. Layanan publik multikanal dan integrasi layanan digital memudahkan masyarakat memperoleh layanan apa pun, kapan pun, dan di mana pun,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Dalam satu tahun terakhir, Kementerian PANRB telah membentuk 75 Mal Pelayanan Publik (MPP) baru, sehingga total kini mencapai 305 MPP di seluruh Indonesia atau sekitar 60 persen kabupaten/kota. Setiap MPP menyediakan rata-rata 155 layanan publik terintegrasi, dari perizinan hingga layanan sosial.
Selain layanan fisik, transformasi digital juga diperkuat melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) yang telah diterapkan di 199 daerah dengan 184.802 penerima manfaat. Salah satu inovasi yang menonjol adalah layanan perizinan tenaga kesehatan yang kini dapat diselesaikan kurang dari 1 jam, jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya yang memerlukan hingga 14 hari kerja.
Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2024 menunjukkan skor 88,9 (Sangat Baik), tertinggi dalam lima tahun terakhir, dengan lebih dari 7 juta responden. Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) juga meningkat menjadi 4,02 (A-/Sangat Baik) dibandingkan tahun sebelumnya 3,93.
BACA JUGA: Yayasan Buddha Tzu Chi Bangun 500 Rumah untuk Korban Banjir Aceh Utara
“Pemerintah mengembangkan layanan multikanal (omnichannel) dan layanan publik berbasis siklus manusia, serta mendorong perbaikan layanan prioritas untuk pertumbuhan ekonomi, seperti layanan kebandarudaraan, perumahan, dan layanan strategis lainnya,” tambah Menteri Rini.
Tahun ini, 28 inovasi pelayanan publik terpilih sebagai Outstanding Public Service Innovations (OPSI) dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), yang dinilai memiliki tingkat kematangan, relevansi, dan dampak nyata bagi masyarakat.
Kementerian PANRB bersama Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Komunikasi & Digital mengevaluasi 12.190 kegiatan TIK kementerian/lembaga pada 2025, menghasilkan efisiensi Rp 446 miliar sekaligus meningkatkan kualitas layanan digital pemerintah.
Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menambahkan, transformasi digital juga diterapkan pada program Perlindungan Sosial, dengan potensi mengurangi ketidaktepatan sasaran penerima hingga Rp 100–150 triliun per tahun. Uji coba di Banyuwangi berhasil merekam 341.000 KK dalam tiga minggu.
Transformasi digital pemerintah menjadi salah satu strategi utama RPJMN 2025-2029. Kementerian PANRB mendorong penerapan Pemerintah Digital berbasis kebutuhan masyarakat, termasuk revisi Perpres SPBE dan pengembangan Indeks Pemerintah Digital.
BACA JUGA: Kemenhut Bersama TNI-Polri Percepat Pemulihan Pascabencana di Aceh dan Sumatera Utara
Hasilnya, Indonesia berhasil masuk kategori A di GovTech Maturity Index (GTMI) dan mendapatkan salah satu nilai tertinggi di Digital Government Index (DGI) OECD, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan layanan digital pemerintah terbaik di Asia Tenggara.
Purwadi menekankan, “Reformasi birokrasi bukan sekadar perubahan di atas kertas, tapi hadir dengan kinerja nyata. Saat pelayanan makin cepat, data akurat, dan kolaborasi berjalan tanpa sekat, birokrasi terasa manfaatnya bagi masyarakat.”
Kementerian PANRB terus membuka ruang masukan dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk memastikan transformasi pelayanan publik memberikan manfaat langsung bagi warga Indonesia. (KSC)
TIM REDAKSI
