Kemenag Perkuat Reformasi Data Nasional, Menag Nasaruddin Umar Tegaskan Validasi Total EMIS dan Satu Data

Kemenag Perkuat Reformasi Data Nasional, Menag Nasaruddin Umar Tegaskan Validasi Total EMIS dan Satu Data
Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Strategis Kementerian Agama RI, di Kantor Kemenag Pusat. Jakarta, Senin (4/5/2026).

KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) mempercepat reformasi tata kelola data nasional dengan menekankan validasi menyeluruh serta penerapan kebijakan “Satu Data” sebagai rujukan resmi. Langkah strategis ini menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Strategis yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i dan jajaran pimpinan eselon I.

Dalam arahannya, Menag menyoroti masih adanya persoalan serius pada kualitas data pendidikan, khususnya dalam sistem EMIS. Ia mengungkap temuan ketidaksesuaian data di lapangan, mulai dari jumlah siswa yang tidak akurat, indikasi data ganda dalam skala besar, hingga potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan pendidikan.

“Kalau data kita bermasalah, maka kebijakan yang dihasilkan juga berpotensi bermasalah. Dampaknya bisa luas, termasuk pada distribusi anggaran dan kepercayaan publik,” tegas Menag, Senin (4/5/2026).

Sebagai langkah konkret, Kemenag mendorong revalidasi data secara menyeluruh di seluruh satuan kerja, terutama pada madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan. Proses input data akan diperketat melalui mekanisme verifikasi berlapis guna memastikan akurasi dan kesesuaian dengan kondisi riil di lapangan.

Pengawasan terhadap potensi manipulasi data juga menjadi perhatian utama, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap ketepatan sasaran program bantuan pemerintah.

BACA JUGA: Dewan Pers Uji Publik Rancangan Dana Jurnalisme, SMSI Dorong Pengelolaan oleh Lembaga Independen

Melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2026, Kemenag resmi menerapkan kebijakan “Satu Data Kementerian Agama”. Dalam skema ini, Pusat Data dan Informasi Kementerian Agama (Pusdatin) ditetapkan sebagai satu-satunya otoritas yang berwenang mengeluarkan dan mempublikasikan data resmi.

Seluruh unit kerja kini berperan sebagai produsen data yang wajib menyampaikan dan menyinkronkan informasi ke Pusdatin. Dengan demikian, tidak ada lagi perbedaan data antar unit saat disajikan ke publik maupun lembaga eksternal.

Bacaan Lainnya

Untuk mendukung implementasi kebijakan ini, Kemenag juga mempercepat integrasi berbagai sistem informasi yang sebelumnya berjalan terpisah, seperti EMIS dan Simpatika.

Selain itu, ribuan aplikasi internal yang tersebar di berbagai unit kerja akan disederhanakan agar lebih efisien dan terintegrasi dalam satu ekosistem digital.

Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, menyebut bahwa fase ini merupakan masa transisi yang membutuhkan koordinasi intensif lintas unit. Untuk itu, rapat koordinasi khusus terkait data akan digelar secara berkala setiap dua minggu guna memastikan proses konsolidasi berjalan optimal.

BACA JUGA: Menhan RI Sambut Menteri Pertahanan Jepang di Soetta

Reformasi tata kelola data ini dinilai krusial karena data menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, hingga penyaluran anggaran negara. Dengan sistem data yang terintegrasi, valid, dan akuntabel, Kemenag menargetkan peningkatan efektivitas program sekaligus penguatan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah di bidang keagamaan dan pendidikan.

Ke depan, langkah ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga membangun sistem informasi yang adaptif dan berkelanjutan untuk menjawab kebutuhan kebijakan nasional di masa depan. (KSC)

TIM REDAKSI

Pos terkait