KLIKSUMUT.COM | LANGKAT – Kredibilitas penegakan hukum di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, berada di titik nadir. Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat kini menjadi sorotan tajam akibat pembiaran eksekusi terhadap terpidana korupsi kakap alih fungsi kawasan konservasi, Imran S.Pd.I.
Kendati Mahkamah Agung (MA) secara resmi telah menutup seluruh celah hukum pidana bersangkutan, Kepala Desa Tapak Kuda tersebut secara ironis masih melenggang bebas tanpa tersentuh hukum. Bahkan, ia terpantau tetap aktif mengendalikan roda pemerintahan desa serta menikmati fasilitas negara.
Putusan MA Inkrah: Kasasi Kasus Korupsi Langkat Ditolak
Berdasarkan data registrasi perkara nomor 2658 K/Pid.Sus/2026, Mahkamah Agung telah resmi menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejari Langkat maupun terdakwa. Perkara ini diadili oleh Ketua Majelis Hakim Jupriyadi bersama Anggota Ainal Mardhiah dan Arizon Mega Jaya pada 23 Juli 2026 lalu.
Secara yuridis formal, status hukum Kades Tapak Kuda Imran kini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Imran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan mufakat jahat bersama mafia tanah, Alexander Halim alias Akuang.
BACA JUGA: Kasasi Akuang Ditolak Mahkamah Agung, Vonis 10 Tahun & Uang Pengganti Rp856 Miliar Final
Akuang, pemilik Koperasi Sinar Tani Makmur, sendiri telah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Keduanya terbukti melakukan pembalakan dan penerbitan surat keterangan tanah ilegal di kawasan suaka margasatwa yang dilindungi negara.
Melalui putusan akhir MA ini, Imran wajib menjalani hukuman pidana 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta. Sebelumnya, pada pengadilan tingkat pertama di PN Tipikor Medan, ia sempat divonis berat 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, sebelum akhirnya dipangkas secara drastis oleh Pengadilan Tinggi (PT) Medan melalui perubahan pasal dakwaan dari primair ke subsidair.
Kejari Langkat Lamban Eksekusi Terpidana Korupsi
Konstitusi menegaskan bahwa jaksa adalah eksekutor tunggal putusan pidana (dominus litis). Namun, dua bulan pasca-putusan MA dijatuhkan, Kejari Langkat belum juga menjebloskan koruptor lingkungan ini ke dalam sel tahanan.
”Kami masih melakukan koordinasi internal dengan bidang Pidana Khusus (Pidsus),” dalih Kepala Seksi Intelijen Kejari Langkat, Ris Piere Handoko, saat dikonfirmasi, Senin (21/9/2026).
Sikap gamang ini kontras dengan pernyataan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara (Kejati Sumut), Rizaldi. Pihak Kejati Sumut menegaskan bahwa prosedur telah berjalan. “Surat panggilan eksekusi sebenarnya telah dilayangkan kepada terpidana,” tegas Rizaldi.
Secara hukum, Kejaksaan memiliki kewenangan penuh (bahkan kewajiban absolut) untuk melakukan upaya paksa (eksekusi paksa) demi hukum jika terpidana terbukti mangkir dari panggilan kejaksaan.
Pemkab Langkat Diduga Langgar UU Desa karena Diam
Skandal hukum ini melebar menjadi pelanggaran administrasi negara yang serius di lingkungan Pemkab Langkat. Di bawah sorotan publik, Imran terpantau masih aktif memimpin Desa Tapak Kuda dan menjalankan pelayanan administrasi.
BACA JUGA: Vonis Imran Dipangkas: Pengadilan Tinggi Medan Kurangi Hukuman Jadi 2 Tahun Penjara dalam Kasus Alih Fungsi Hutan Mangrove
Merujuk pada regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seorang Kepala Desa yang berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib diberhentikan secara tetap oleh bupati atau penjabat bupati.
Anehnya, otoritas pemerintahan di Langkat justru menunjukkan sikap pasif yang nyata. Hingga berita ini diturunkan, Camat Tanjung Pura dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Langkat, Robby, diduga kompak bungkam dan menghindari konfirmasi wartawan.
Sikap diam ini menuai kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat. Bola panas penegakan hukum kini sepenuhnya berada di tangan Kejari Langkat untuk segera mengeksekusi badan terpidana, serta ketegasan Pj Bupati Langkat untuk menerbitkan surat pemberhentian tetap demi menjaga marwah birokrasi dari cengkeraman koruptor. (KSC)
Reporter: Dody Ariandi
