KLIKSUMUT.COM | ASAHAN – Pemerintah Kabupaten Asahan mulai memperkuat strategi pengentasan kemiskinan melalui inovasi ASTABRATA (Akselerasi Strategis Tata Kelola Berbasis Data, Resiliensi, Adaptasi dan Pengentasan Kemiskinan).
Inovasi tersebut resmi diluncurkan Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin dalam kegiatan yang digelar di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Senin (21/9/2026).
Peluncuran ASTABRATA dihadiri para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala BPS Kabupaten Asahan, para camat se-Kabupaten Asahan serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan, Jutawan Sinaga, menjelaskan ASTABRATA dirancang sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan 2025–2029.
Menurutnya, inovasi ini diarahkan untuk memperkuat penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), menekan angka kemiskinan, memastikan perlindungan sosial diberikan secara tepat sasaran, sekaligus mempercepat kemandirian keluarga penerima manfaat.
BACA JUGA: Bupati Asahan Teguhkan Komitmen Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Cegah Korupsi
“ASTABRATA bukan program bantuan baru dan tidak mengambil alih kewenangan perangkat daerah. ASTABRATA merupakan mekanisme untuk memastikan setiap keluarga memperoleh intervensi sesuai kondisi dan kebutuhannya,” jelas Jutawan.
Pada tahap awal, ASTABRATA akan diterapkan di seluruh 25 kecamatan di Kabupaten Asahan, dengan sasaran sedikitnya 100 keluarga penerima manfaat usia produktif.
Pelaksanaannya tidak dilakukan secara serampangan. Setiap keluarga akan melalui rangkaian proses yang terukur, mulai dari penetapan data sasaran, asesmen, klasifikasi, penyusunan Rencana Intervensi Individual, rujukan dan intervensi, pemantauan, hingga verifikasi akhir.
Jutawan menegaskan, keberhasilan program tidak semata-mata dilihat dari berkurangnya nama keluarga penerima manfaat dalam daftar bantuan.
Menurutnya, graduasi harus menjadi hasil dari proses asesmen, pemberdayaan dan pendampingan yang nyata serta melalui verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Graduasi bukan sekadar mencoret nama dari daftar penerima. Ukuran keberhasilannya adalah ketika keluarga mampu mempertahankan penghasilan secara berkelanjutan dan menjadi lebih mandiri,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menekankan bahwa upaya pengentasan kemiskinan harus dimulai dari data yang lengkap, akurat dan mutakhir.
Ia menilai kualitas data menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan pemerintah.
“Data yang kuat akan menghasilkan perencanaan yang tepat. Perencanaan yang tepat akan menghasilkan program yang sesuai kebutuhan. Program yang tepat akan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Taufik.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga meminta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Asahan mempercepat penyelesaian Sensus Ekonomi 2026 yang hingga saat ini telah mencapai 82,5 persen.
Ia menargetkan pendataan tersebut dapat dituntaskan hingga 100 persen paling lambat akhir September 2026.
Taufik meminta seluruh jajaran tidak hanya menunggu laporan, tetapi turun langsung melakukan penyisiran terhadap sasaran yang belum terdata.
“Jangan sampai masih ada sasaran yang terlewat. Seluruh jajaran harus bergerak dan memastikan pendataan benar-benar selesai,” tegasnya.
Selain Sensus Ekonomi, Bupati juga menyoroti pentingnya penguatan Parlinsos Digital sebagai bagian dari upaya meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial.
Sosialisasi, kata dia, harus dilakukan hingga menyentuh langsung masyarakat. Keberadaan Agen Parlinsos Digital juga diminta diperluas hingga tingkat dusun agar masyarakat memiliki akses yang lebih mudah dalam proses pendaftaran dan pemutakhiran data.
Namun, Bupati mengingatkan agar transformasi digital tidak justru meninggalkan masyarakat yang belum mampu menggunakan teknologi.
Warga yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan digital harus tetap mendapatkan pendampingan.
“Jangan sampai masyarakat yang tidak menguasai teknologi justru tidak mendapatkan pelayanan. Mereka harus tetap didampingi,” ujarnya.
Taufik menegaskan, Sensus Ekonomi, Parlinsos Digital dan ASTABRATA merupakan bagian yang saling berkaitan dalam membangun tata kelola penanganan kemiskinan berbasis data.
BACA JUGA: Bupati Asahan Sambut Kolaborasi GMKI, Dorong Kegiatan Positif untuk Generasi Muda
Ketiganya diharapkan mampu memperkuat fondasi data pemerintah sehingga kebijakan yang dirancang benar-benar berdasarkan kondisi riil masyarakat.
Karena itu, Bupati mengajak seluruh perangkat daerah meninggalkan pola kerja sektoral dan membangun kolaborasi dalam menangani persoalan kemiskinan.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja, tetapi membutuhkan keterpaduan program, data, intervensi dan pendampingan.
Dengan diluncurkannya ASTABRATA, Pemkab Asahan menargetkan penanganan keluarga miskin tidak lagi berhenti pada pemberian bantuan, tetapi diarahkan menuju proses pemberdayaan yang terukur hingga keluarga mampu berdiri secara mandiri dan mempertahankan sumber penghasilannya secara berkelanjutan. (KSC)
Reporter: Dinda Meyla Sari
