Kanwil DJP Sumut I Sita Aset Penunggak Pajak Total Rp 8,75 Miliar

  • Whatsapp
Kanwil DJP Sumut I Sita Aset Penunggak Pajak Total Rp 8,75 Miliar
Petugas Kanwil DJP Sumut I Sita Aset Penunggak Pajak Total Rp 8,75 Miliar

MEDAN | kliksumut.com Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Kanwil DJP Sumut I) melalui Juru Sita Pajak Negara (JSPN) di kantor pelayanan pajak, menyita aset-aset para penunggak pajak.

Aset-aset yang disita adalah aset ruko, truk tronton box dan rekening dari para penanggung pajak berbeda. Dengan demikian, aset tersebut sudah dikuasai negara.

Aset yang dilakukan penyitaan tersebut, kini berada dalam penguasaan negara, guna memberikan kesempatan terakhir kepada penunggak pajak, untuk melunasi utang pajaknya, sebelum dilakukan kegiatan penagihan aktif berikutnya.

BACA JUGA: DJP Sumut I Serahkan Tersangka Faktur Pajak TBTS ke Kejaksaan

Bacaan Lainnya

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Bismar Fahlerie memerinci penyitaan oleh JSPN tersebut, sebagai berikut:
– KPP Madya Medan, menyita empat rekening penanggung pajak pada 15 Nopember.
– KPP Pratama Medan Petisah – bekerjasama dengan JSPN KPP Pratama Binjai, menyita
Bangunan Rumah Toko (Ruko) penanggung pajak pada 17 Nopember
– KPP Pratama Medan Barat, menyita aset penanggung pajak, juga berupa rekening (8/11); dan
– KPP Pratama Medan Timur, menyita aset penanggung pajak berupa dua unit kendaraan truk tronton box (22/11).

Sesuai dengan Pasal 12 Undang-undang No.19/1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.19/2000, penyitaan ini dilakukan karena dalam jangka waktu 2×24 jam setelah pemberitahuan surat paksa, penanggung pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya.

BACA JUGA: DJP Ajak Generasi Muda Sadar Pajak

“Dalam mengamankan penerimaan negara, Kanwil DJP Sumut I lebih mengutamakan pendekatan
persuasif agar wajib pajak memenuhi kewajibannya,” kata Bismar, Selasa (23/11/2021).

Tindakan penyitaan itu kata Bismar merupakan langkah terakhir karena wajib pajak belum melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu yang ditentukan, dan dengan langkah penegakan hukum ini diharapkan dapat memunculkan rasa keadilan pada masyarakat serta meningkatkat kepatuhan perpajakan wajib pajak. (swisma)

Pos terkait