KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara Yuda Pratiwi Setiawan, S.STP., M.SP., menyoroti sejumlah persoalan dalam pengawasan transportasi, mulai dari kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, pelanggaran batas muatan dan dimensi kendaraan, hingga pendataan penumpang kapal.
Yuda mengatakan, pemerintah pusat maupun daerah perlu melakukan tindakan nyata terhadap berbagai persoalan transportasi yang ditemukan di lapangan.
Menurutnya, pemetaan terhadap daerah yang memiliki tingkat pelanggaran paling banyak penting dilakukan agar pemerintah dapat menentukan langkah penanganan yang tepat.
“Harapan kita dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah ada tindakan nyata. Sehingga kita tahu, di daerah ini apa yang harus kita lakukan,” ujar Yuda kepada kliksumut.com, Senin (28/9/2026) di Kantornya Jalan Pengeran Diponogoro No.30 Medan.
BACA JUGA: Dishub Sumut Evaluasi Penertiban Lalu Lintas di Medan
Ia juga berharap kementerian terkait dapat membuka ruang koordinasi dengan pemerintah daerah apabila terdapat regulasi yang perlu diterapkan atau diperbaiki.
Menurut Yuda, perhatian pemerintah terhadap persoalan transportasi seharusnya tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dilanjutkan dengan langkah konkret di lapangan.
Yuda juga menyinggung pentingnya pengawasan terhadap perusahaan transportasi agar seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
DPRD melalui komisi terkait, kata dia, juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.
Beberapa persoalan yang menjadi perhatian di antaranya kendaraan yang melewati batas dimensi dan muatan, serta kendaraan yang mengalami modifikasi.
“Bagaimana perusahaan-perusahaan ini mematuhi regulasi yang ada. Kita pantau perusahaan-perusahaan yang melewati batas,” katanya.
Menurut Yuda, persoalan kelebihan dimensi dan muatan tidak dapat dianggap sepele karena berkaitan dengan keselamatan dan kondisi infrastruktur jalan.
Selain angkutan darat, Yuda turut menyoroti sistem pendataan penumpang pada transportasi penyeberangan.
Ia menyebut masih terdapat aktivitas penyeberangan masyarakat yang perlu mendapat perhatian dari sisi pendataan penumpang.
“Penumpang itu naik, tidak ada data. Seharusnya ada manifest,” ujarnya.
Menurut Yuda, keberadaan manifest penumpang sangat penting, terutama ketika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di perairan.
Dengan adanya data yang jelas, petugas dapat mengetahui jumlah serta identitas penumpang yang berada di dalam kapal.
Yuda juga menyinggung pengalaman saat dirinya turun langsung ke salah satu lokasi penyeberangan. Ia melihat aktivitas masyarakat yang datang, naik kapal, menyeberang, kemudian kembali melakukan aktivitas tanpa sistem pendataan yang menurutnya perlu diperkuat.
Persoalan keselamatan transportasi, lanjut Yuda, harus menjadi perhatian utama pemerintah.
BACA JUGA: Tekan Angka Lakalantas, Dishub Sumut Bersama Stakeholders Gelar Pelatihan Safety Riding
Ia mencontohkan adanya risiko di kawasan perairan yang memiliki kondisi dasar cukup berbahaya. Dalam pembahasan tersebut, ia juga menyinggung pengalaman kecelakaan yang pernah terjadi dan mengakibatkan korban jiwa.
Karena itu, menurut Yuda, pengawasan terhadap kelayakan kapal, kapasitas angkut, manifest penumpang serta kepatuhan terhadap regulasi harus dilakukan secara menyeluruh.
“Makanya ini kita bawa menjadi tindakan,” tegasnya.
Yuda berharap koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD dan pihak perusahaan dapat diperkuat sehingga persoalan transportasi tidak hanya dibicarakan, tetapi menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan keselamatan masyarakat. (KSC)
