“Itu akan menimbulkan scaring effect, jadi inflasinya akan persistent, daya beli yang terpukul itu bahkan sampai 2024 masih terdampak, masih dirasakan efek dari kenaikan harga BBM tahun,” tuturnya.
Ia menyarankan agar pemerintah tetap menahan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, ruang fiskal di dalam APBN masih akan sehat apabila harga BBM bersubsidi masih dipertahankan.
Bhima menjelaskan, banyak anggaran negara yang bisa dihemat untuk kemudian dialihkan untuk BBM bersubsidi beserta kompensasinya, seperti proyek strategis nasional yang tidak mendesak, penyisihan anggaran dari kementerian/lembaga untuk pengadaan barang dan jasa, kemudian penghematan dari anggaran belanja pegawai dan anggaran dari pembayaran bunga utang.
“Jadi tanpa menaikkan harga BBM, sebenarnya masih banyak jalan, untuk menjaga fiskal kita tetap sehat,” tegas Bhima.
BACA JUGA: Tolak Kenaikan BBM, Buruh Sumut Akan Aksi Besar Besaran
Senada dengan Bhima, Ekonom CORE Indonesia Muhammad Faisal menjelaskan kebijakan untuk menaikan harga BBM subsidi bukan keputusan yang cukup baik setidaknya untuk saat ini.
Pemerintah, kata Faisal, memang dihadapkan kepada dua pilihan yang berat yakni menyelamatkan perekonomian dalam negeri dan menyehatkan fiskal. Namun, ia menilai saat ini masih ada ruang fiskal yang lebih sehat apabila harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan.
Ia menjelaskan, kondisi fiskal saat ini jsutru lebih baik dari sebelumnya, dimana hingga Juli, APBN masih surplus hingga Rp100 triliun. Menurutnya, hal tersebut berkat windfall profit yang didapat dari kenaikan harga komoditas yang cukup tinggi, yang belum pernah didapat Indonesia bahkan sebelum adanya pandemi.
“Kalau kemudian subsidi ditambah untuk supaya BBM bersubsidi tidak naik, perhitungan saya tidak sampai lebih dari Rp100 triliun tambahannya. Jadi nanti defisitnya akan melebar dari estimasi Kemenkeu 3,9 persen menjadi 4,2-4,3 persen dari PDB. Artinya itu masih di bawah target pemerintah, jadi risiko hanya segitu. Tapi dampaknya kepada ekonomi besar sekali, apalagi kalau direncanakan naik 30 persen rata untuk semua BBM yang bersubsidi dan yang tidak bersubsidi juga,” kata Faisal.
Core Indonesia, kata Faisal, menghitung, untuk setiap kenaikan harga BBM 10 persen bisa menaikkan inflasi hingga 1,2 persen. Ini artinya inflasi umum pada akhir tahun ini bisa mencapai 8-9 persen.
Dengan inflasi sebesar itu, kalangan menengah ke bawah akan semakin terpukul. Apalagi pada Juli lalu, inflasi pangan sudah mencapai 11,5 persen, di saat angka inflasi umum mencapai 4,94 persen.
“Terutama bagi kalangan menengah ke bawah ini tekanannya paling besar. Jadi akan menurunkan bukan hanya daya beli, tapi daya beli untuk makan. Jadi kalau kalangan menengah atas yang turun mungkin daya beli untuk hal-hal yang tersier atau tidak esensial,” kata Faisal.
“Bahkan mungkin kalau kalangan orang kaya mungkin tidak berkurang sama sekali tabungannya karena banyak yang diuntungkan dalam kondisi speerti ini. Jadi masalahnya adalah di kalangan menengah ke bawah yang tekanannya sangat berat. Jadi ongkos ekonominya lebih besar menurut saya dibandingkan dengan risiko fiskal tadi,” imbuhnya. (VOA)








