Jokowi Masih Belum Pastikan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Tembus 1 Juta Pendaftar, Langkah Awal Subsidi BBM Lebih Tepat Sasaran
Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen dalam menyediakan Pertalite dan Solar bagi kebutuhan masyarakat.

Isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi makin kencang berhembus. Namun, pemerintah mengaku masih memperhitungkannya dengan sangat hati-hati.

JAKARTA | kliksumut.com Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait kemungkinan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat. Jokowi mengatakan, sejauh ini pemerintah belum memutuskan kebijakan apa yang akan diambil.

Ia menegaskan, pihaknya masih memperhitungkannya secara seksama.

“BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati. Masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian,” kata Jokowi di Tembagapura, Mimika, Papua, Kamis (1/9/2022) dikutip kliksumut.com dari voaindonesia.com.

Sebelumnya pemerintah, lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengumumkan akan memberi perlindungan sosial tambahan senilai Rp24,17 triliun yang akan cair pada September ini. Bantuan sosial (bansos) baru ini terdiri dari tiga jenis.

BACA JUGA: GMNI Geruduk Pertamina Sumbagut, Adanya Wacana Kenaikan BBM dan SPBU Nakal

Yang pertama akan dibagikan ke 20,65 juta keluarga penerima manfaat, berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp150 ribu per keluarga sebanyak empat kali, dengan nilai total anggaran mencapai Rp12,4 triliun.Yang kedua, bantuan subsidi upah (BSU) yang akan dibagikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. akan memperoleh Rp600 ribu, Dengan total anggaran Rp9,6 triliun, bantuan ini akan dibagikan sebesar Rp600 ribu per orang.

Yang ketiga, pemerintah daerah lewat Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri diwajibkan menganggarkan dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi umum, termasuk ojek, dan nelayan.

Masih Ada Ruang Fiskal yang Cukup Sehat

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan terlalu besar risiko yang akan ditanggung oleh perekonomian dalam negeri, jika harga BBM subsidi dinaikkan pada saat ini.

Apalagi, katanya, tambahan perlindungan sosial yang digelontorkan pemerintah tidak akan cukup untuk menanggung beban yang dipikul oleh kalangan masyarakat miskin dan kalangan masyarakat yang rentan miskin, termasuk pelaku UMKM dan pekerja di sektor informal.

“Sekarang, antara pilihannya menghemat subsidi, tapi di sisi yang lain harus mengeluarkan perlindungan sosial yang lebih besar. Ya lebih baik menahan dulu harga BBM subsidi, karena hitung-hitungan kasar butuh anggaran Rp200 triliun tambahan dari anggaran perlindungan sosial yang ada sekarang untuk meng-cover semua yang kena dampak, termasuk pelaku usaha UMKM yang jumlahnya 64 juta unit, itu kompensasinya belum ada,” kata Bhima kepada VOA.

“Kemudian untuk pekerja informal yang jumlahnya 81 juta orang, itu juga belum ada. Karena subsidi upah di bawah gaji Rp3,5 juta per bulan, itu relatif pekerja sektor formal,” tambahnya.

Lebih jauh ia memaparkan dampak yang akan dihasilkan oleh kenaikan harga BBM nanti begitu menakutkan, dan kemungkinan memunculkan efek domino yang akan terasa hingga 2024.

Pos terkait