“Polisi Siber” Pemilu 2024
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengakui bahwa tantangan yang dihadapi oleh pihak di 2024 nanti tidak akan mudah. Namun, Bagja yakin dengan total pengawas pemilu yang mencapai 23.897, tugas yang berat ini pasti akan bisa dijalankan.
Dalam kesempatan ini, katanya, Bawaslu akan melakukan sebuah terobosan yakni dengan melakukan pengawasan bukan hanya di lapangan, tetapi juga pengawasan di media sosial. Menurutnya, dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi, media sosial ini selalu menjadi tiitk awal masyarakat untuk terpecah belah.
“Ke depan, kami ingin membuat sebuah program, pengawasan media sosial untuk menurunkan ketegangan politisasi sara, hoaks dan black campaign,” ujarnya.
Rahmat berharap hal tersebut menjadi program yang terpenting ke depan sehingga rapat konsolidas nasional kali ini dapat memantapkan kinerja dan solidaritas jajaran pengawas dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024.
BACA JUGA: KPU Tetapkan 17 Partai Peserta Pemilu 2024
Mendengar hal tersebut, Jokowi pun mengapresiasi dengan program Bawaslu tersebut. Berdasarkan pengalamannya, awal mula terjadi sebuah keributan dimulai dari media sosial.
“Memang seringnya problem dimulai dari medsos. Ngipas-ngipasi dimulai dari situ. Nanti lapangannya menjadi ramai dan panas karena kipasan dari medsos,” ujar Presiden.
“Oleh sebab itu saya setuju dengan hal itu. Di dalam dunia nyata tidak ada apa-apa, ini dari mana kok ribut isunya? Oh dari medsos pasti sudah, nggak ada yang lain. Dan salah satu faktor kerawanan di pemilu, di pilkada adalah soal politik identitas, politik sara dan hoaks, ini hati-hati. Kita ini beragam, agama, suku, ras, jadi hati-hati kalau ada percikan kecil mengenai ini, segera diperingatkan, nggak usah ragu-ragu,” pungkas Jokowi. (VOA)
