KLIKSUMUT.COM | GUNUNGSITOLI – Insiden runtuhnya sebagian tembok pembatas di proyek Revitalisasi SMAN Unggulan Sukma Nias kembali menyeret proyek ini ke pusaran kritik. Keruntuhan kali ini bukan hanya soal tembok yang roboh, tetapi membuka pertanyaan besar tentang mutu perencanaan, kualitas pelaksanaan kontraktor, hingga lemahnya fungsi pengawasan di lapangan.
Ketua LSM Pemerhati Kepulauan Nias (PKN), Petrus Gulo, menyebut peristiwa ini harus jadi alarm bagi semua pihak. Kepada media, Senin, 31 Agustus 2026, ia menuntut adanya pemeriksaan menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam pada bagian yang ambruk.
“Jangan berhenti di satu titik yang roboh. Kita harus bedah total: mulai dari gambar kerja, pondasi, metode kerja, mutu material, sampai pengawasan lapangan,” tegas Petrus.
BACA JUGA: Truk Babi Diduga Milik Bupati Nias Barat Masuk Pelabuhan Gunungsitoli, Larangan Pemko Dipertanyakan
Yang membuat situasi makin rawan, kata Petrus, adalah panjang tembok pembatas yang mencapai sekitar 800 meter. Jika pola konstruksi yang ambruk ternyata dipakai di seluruh sisi, maka risikonya sistemik.
“Kalau ini metode yang sama, berarti bukan masalah satu bagian. Bayangkan kalau kelemahan yang sama ada di titik lain. Kita bicara soal keselamatan, bukan cuma bangunan,” ujarnya.
Ia memperingatkan agar tidak menunggu korban berjatuhan. “Keselamatan harus nomor satu. Jangan sampai kita baru bergerak setelah ada yang tertimpa,” katanya.
Petrus menilai runtuhnya tembok adalah akumulasi dari tiga simpul tanggung jawab: pelaksana, pengawas, dan perencana.
Kontraktor wajib menjelaskan apakah pekerjaan sudah sesuai gambar, spesifikasi teknis, metode, dan standar mutu. Sementara pengawas harus menjawab bagaimana pemeriksaan pondasi, DPT, pembesian kolom, pengecoran sloof dan ring balok dilakukan sebelum naik ke tahap berikutnya.
“Pertanyaannya sederhana: pondasi diperiksa atau tidak? Pembesian kolom dan sloof dicek? Mutu beton diuji? Dimensi DPT sesuai gambar? Kondisi tanah dan drainase dihitung? Semua ini harus dijawab secara terbuka,” desak Petrus.
Ia juga mengkritik pengawasan yang hanya sebatas administrasi. “Pengawasan itu harus turun ke lapangan, memastikan apa yang dibangun sama dengan apa yang dirancang,” katanya.
Dari hasil telaah gambar kerja, Petrus menemukan kejanggalan. Tembok dirancang setinggi 3 meter dengan struktur pasangan bata setengah bata, diperkuat kolom 20×20 cm, sloof 20×30 cm, dan ring balok 20×25 cm dengan jarak kolom 4 meter. Untuk DPT sendiri ada 4 tipe, dengan tinggi mulai 1,8 meter hingga 4 meter dan lebar dasar 1,15 meter sampai 2,8 meter.
Namun ia menyoroti tidak adanya detail tiang pondasi beton bertulang yang tertanam ke tanah pada gambar DPT pasangan batu kali. Fungsi utama justru bertumpu pada pasangan batu kali itu sendiri.
“Apakah sistem ini memang kuat menahan beban dan tekanan lateral tanah di lokasi? Harus diuji ahli. Kalau kuat kenapa ambruk? Kalau tidak kuat, di mana letak salahnya,” ujarnya.
Petrus juga mengingatkan faktor drainase. Air yang terperangkap di belakang DPT akan menambah tekanan lateral dan bisa memicu pergeseran hingga keruntuhan. “Jangan cuma lihat temboknya. Tanah dan air di belakangnya juga harus diperiksa,” tegasnya.
Insiden ini menambah panjang daftar catatan merah proyek SMA Unggulan Sukma Nias. Sebelumnya, proyek yang menelan anggaran besar ini sudah berkali- kali disorot aktivis dan masyarakat.
Keluhan utama tertuju pada dugaan penggunaan material bangunan yang tidak sesuai standar dan pengerjaan fisik yang dinilai asal- asalan. Salah satu yang paling disorot adalah proses pengecoran lantai yang tetap dilakukan di tengah hujan deras, padahal secara teknis dapat menurunkan kualitas beton secara signifikan.
“Ini bukan kejadian pertama. Dari material, cara kerja, sampai pengawasan sudah disorot. Sekarang buktinya nyata: temboknya ambruk,” kata Petrus.
Untuk mendapatkan klarifikasi, awak media kliksumut.com telah menghubungi Humas PT Razasa Karya, Eko, selaku kontraktor pelaksana, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek. Sejumlah pertanyaan terkait penyebab ambruk, kesesuaian gambar, sistem pondasi, hingga langkah perbaikan telah dilayangkan.
BACA JUGA: Pemerintah Kabupaten Nias Perkuat Tata Kelola Rumah Khusus Nelayan di Desa Somi
Namun hingga berita ini dipublikasikan, kedua pihak memilih bungkam dan belum memberikan jawaban. Redaksi mencatat sikap tersebut sebagai bagian dari upaya pemberitaan berimbang. Ruang hak jawab tetap terbuka.
Sejumlah media dan aktivis serta tokoh masyarakat mendesak Pemprov Sumut dan Dinas Pendidikan segera membentuk tim audit teknis independen. Pemeriksaan harus mencakup perhitungan struktur, kedalaman pondasi, dimensi DPT, detail tulangan, mutu beton, kondisi tanah, dan sistem drainase di seluruh bentang 800 meter.
“Kalau hasil audit bilang aman, buktikan dengan data teknis. Tapi kalau ada kelemahan, perbaiki sekarang. Jangan tunggu tembok berikutnya roboh,” pungkasnya. (KSC)
Reporter: Martinus Gea
