KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mendorong terjalinnya kerja sama konkret dengan Pemerintah Swedia untuk mempercepat penurunan emisi melalui skema nilai ekonomi karbon (NEK) Indonesia. Langkah ini sekaligus menjadi tindak lanjut pembahasan menuju penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan keterbukaan Indonesia terhadap partisipasi dunia usaha Swedia dalam skema ekonomi karbon nasional sebagai bagian dari strategi memperkuat aksi mitigasi perubahan iklim.
“Kami membuka upaya besar kepada teman-teman bisnis di Swedia melalui Pemerintah Swedia untuk ikut berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca melalui skema nilai ekonomi karbon. Rencana kerja sama ini menjadi langkah penting untuk menarik jejaring bisnis Swedia terlibat dalam tata ekonomi karbon yang kita bangun,” ujar Hanif dalam keterangan tertulis, Minggu (16/11/2025).
Hanif juga menekankan bahwa pelaksanaan COP30 tidak boleh berhenti pada pernyataan politik semata.
“Kredibilitas COP30 akan diukur oleh aksi—bukan janji. Indonesia siap bergandengan tangan dengan mitra global untuk mengubah ambisi menjadi dampak,” tegasnya.
BACA JUGA: Kemendag Sisir Toko Online Pemburu Asal Usul Pakaian Bekas Impor Ilegal
Dukungan dari Swedia disampaikan oleh State Secretary untuk Pengembangan Kerja Sama Internasional dan Perdagangan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Swedia, Diana Janse.
“Kita berbicara tentang hubungan baik kedua negara, dan ada banyak hal yang sedang berlangsung, terutama terkait COP30, ambisi Indonesia dalam pengelolaan sampah, dan bagaimana Swedia dapat mendukung upaya tersebut,” ujar Diana.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa ruang kolaborasi kedua negara masih sangat luas, terutama pada isu pengurangan emisi, ekonomi hijau, hingga pengelolaan sampah.
Menjelang COP30, Indonesia telah menyampaikan Second NDC yang menajamkan lintasan penurunan emisi tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi nasional. Target tetap mengarah pada Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat, mengintegrasikan berbagai instrumen termasuk skema NEK serta investasi hijau lintas sektor.
Dalam upaya mempercepat transaksi karbon berintegritas, Indonesia juga mendorong pemanfaatan Article 6 Perjanjian Paris, yang membuka peluang kolaborasi proyek karbon antara perusahaan Indonesia dan Swedia.
Pada pertemuan bilateral di Paviliun Indonesia, pemerintah memfasilitasi pembahasan Kerja Sama Iklim Berbasis Kredit Karbon Berintegritas Tinggi yang diproyeksikan menghasilkan sekitar 90 juta ton kredit karbon berintegritas.
KLH/BPLH menilai kerja sama bilateral seperti ini mampu melengkapi proses multilateral yang biasanya memerlukan waktu panjang. Melalui kemitraan langsung, sektor swasta kedua negara diharapkan dapat mengambil bagian dalam: penurunan emisi gas rumah kaca, investasi hijau dan energi bersih, pengelolaan serta pemulihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi berkelanjutan. (KSC)
TIM REDAKSI
