KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik yang masih membayangi berbagai negara, Indonesia menunjukkan ketahanan pangan yang semakin kuat. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan kondisi neraca pangan nasional tetap terjaga sehingga mampu menahan potensi fluktuasi harga pangan pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 2026.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bapanas, Maino Dwi Hartono, mengatakan kondisi pangan nasional saat ini patut disyukuri karena tetap stabil meski dunia menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi rantai pasok pangan global.
“Kalau kita bicara kondisi harga pangan, kita harus bersyukur terlebih dahulu dengan situasi global dunia hari ini yang tidak menentu, tetapi kondisi neraca pangan kita secara nasional masih cukup kuat,” ujar Maino dalam webinar Pangan Talk di Jakarta dikutip Selasa (2/6/2026).
Maino menjelaskan, indikator stabilitas pangan nasional dapat dilihat dari kondisi inflasi yang terus terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada April 2026 mengalami penurunan yang menunjukkan harga kebutuhan pokok relatif stabil.
Meski demikian, pemerintah tetap mencermati tantangan distribusi pangan antarwilayah yang masih menjadi perhatian utama.
“Secara nasional kondisi harga terkendali. Yang menjadi catatan kita bersama adalah distribusi karena sentra produksi belum merata di semua wilayah dan waktu panen di setiap daerah juga berbeda-beda,” jelasnya.
Berdasarkan pemantauan Bapanas hingga 29 Mei 2026 atau dua hari setelah Iduladha, sejumlah komoditas pangan strategis masih berada dalam rentang harga yang terkendali.
Harga beras medium nasional tercatat berada di angka Rp13.456 per kilogram dan mengalami penurunan tipis dibandingkan pekan sebelumnya.
Sementara harga daging ayam ras berada di kisaran Rp38.385 per kilogram dan telur ayam ras Rp29.469 per kilogram, masih berada di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah.
Meski demikian, beberapa komoditas seperti bawang merah dan cabai masih mengalami fluktuasi sehingga terus menjadi perhatian pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas harga di pasar.
Menurut Maino, kebijakan pangan nasional tidak hanya berfokus pada menjaga harga di tingkat konsumen, tetapi juga memastikan kesejahteraan petani, peternak, dan produsen pangan dalam negeri.
“Semua harus kita lindungi. Produsen juga harus mendapatkan harga yang wajar dan menguntungkan agar tetap semangat berproduksi. Jangan hanya melihat gejolak harga dari sisi konsumen saja,” tegasnya.
Karena itu, berbagai program intervensi pemerintah dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.
Salah satunya melalui penyerapan hasil panen petani dengan harga yang baik serta penyaluran beras SPHP dan jagung SPHP untuk menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat dan peternak.
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar.
Sepanjang Januari hingga Mei 2026, realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 507 ribu ton, terdiri dari 221 ribu ton pada awal tahun dan 286 ribu ton selama periode Maret hingga Mei.
Capaian tersebut melonjak hingga 180 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang hanya mencapai sekitar 181 ribu ton.
Peningkatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga pasokan beras sekaligus mengendalikan harga di tingkat konsumen.
Selain SPHP, pemerintah juga terus menggelontorkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada masyarakat.
Hingga akhir Mei 2026, sebanyak 15,4 juta keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan melalui penyaluran yang dilakukan oleh Perum Bulog.
Program ini menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan rumah tangga di tengah dinamika ekonomi global.
Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa ketahanan pangan Indonesia semakin kuat karena didukung oleh peningkatan produksi dalam negeri.
Menurut Amran, sekitar 96 persen kebutuhan pangan nasional saat ini dipenuhi dari hasil produksi domestik, sementara porsi impor hanya berkisar 4 hingga 5 persen.
“Hebat negeri kita. Sebanyak 96 persen kebutuhan pangan berasal dari produksi dalam negeri. Ini membuktikan bahwa sektor pertanian Indonesia semakin kuat,” ujar Amran.
Data pemerintah menunjukkan total produksi 11 komoditas pangan strategis nasional diproyeksikan mencapai 73,7 juta ton per tahun, jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan impor yang tersisa.
Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan.
Sejak 2025, Indonesia telah menghentikan impor beras umum dan jagung pakan yang sebelumnya menjadi komoditas impor utama. Kebijakan tersebut dipastikan berlanjut sepanjang 2026 dengan tambahan penghentian impor gula konsumsi.
Amran menegaskan pemerintah akan terus memperkuat produksi nasional dan memberantas praktik-praktik yang merugikan petani serta menghambat kemandirian pangan Indonesia.
BACA JUGA: Bapanas Percepat Stabilisasi Harga Beras, SPHP Digenjot untuk Redam Gejolak Pasar
“Kami akan terus memperjuangkan kepentingan petani, peternak, dan rakyat Indonesia. Produksi dalam negeri harus menjadi kekuatan utama bangsa,” tegasnya.
Di tengah ancaman krisis pangan dunia, keberhasilan Indonesia menjaga stabilitas harga, memperkuat stok nasional, meningkatkan produksi domestik, serta mengurangi ketergantungan impor menjadi modal penting menghadapi berbagai tantangan global ke depan.
Melalui penguatan program SPHP, bantuan pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan peningkatan produksi nasional, pemerintah optimistis ketahanan pangan Indonesia akan semakin kokoh sekaligus menjaga kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. (KSC)
TIM REDAKSI
