KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Kementerian Pertanian RI menegaskan, gugatan perdata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kepada Tempo, bukan pembredelan, namun upaya menguji kebenaran dan membela hasil kerja keras dan peluh keringat 160 juta petani Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Kuasa Hukum Kementerian Pertanian RI, Chandra Muliawan, yang diterima kliksumut.com secara tertulis, Rabu (5/11/2025).
Dalam keterangannya, Chandra menekankan pada empat poin penting, terkait gugatan perdata Tempo:
1. Tempo Mengklaim Telah Melaksanakan PPR, Namun Faktanya Tidak Sesuai Dengan Ketentuan PPR Dewan Pers
Perlu kami tegaskan bahwa gugatan ini diajukan setelah adanya PPR Dewan Pers, mekanisme etik resmi negara untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan. PPR itu memberikan rekomendasi yang oleh pihak Kementan dinilai menunjukkan adanya pelanggaran dalam pemberitaan Tempo.
Namun Tempo kemudian menyampaikan pernyataan publik bahwa mereka telah “melaksanakan PPR”. Faktanya tidak demikian.cApa yang dilakukan Tempo tidak sesuai dengan substansi dan kewajiban yang tercantum dalam PPR Dewan Pers. Tempo memilih menafsirkan PPR secara sepihak dan menyusun narasi seolah-olah telah taat, padahal tindakan yang dilakukan tidak memenuhi standar yang diwajibkan oleh PPR tersebut.
Alih-alih melaksanakan PPR secara utuh dan benar, Tempo justru membuat versi PPR tandingan yang tidak punya dasar etik maupun legal, lalu menyampaikan narasi kepada publik bahwa mereka sudah patuh. Hal inilah yang membuat penyelesaian etik tidak tercapai, sehingga jalur hukum menjadi pilihan terakhir untuk memastikan kebenaran diuji secara objektif.
2. Gugatan Ini Adalah Sikap Membela dan keberpihakan atas ikhtiar 160 Juta Petani Indonesia mendukung kemandirian pangan nasional
Puncak kekecewaan publik datang ketika Tempo menerbitkan infografis “poles-poles beras busuk” dengan gambar karung berlubang dan terdapat gambar kecoa (binatang) Infografis ini mungkin dimaksudkan sebagai satire, tetapi bagi petani Indonesia, ini adalah penghinaan dan menyakitkan.
Beras bukan sekadar komoditas. Ia adalah hasil keringat, malam-malam panjang menjaga sawah, dan harapan keluarga desa. Menyebutnya “busuk” dengan ilustrasi (binatang) kecoa berarti merendahkan martabat 160 juta petani dan keluarganya. Ini mencederai moral penyuluh, operator alsintan, pegawai lapangan, dan seluruh pihak yang menjaga rantai pangan nasional.
Karena itu, gugatan Mentan bukan hanya soal jurnalistik. Ini adalah sikap moral untuk membela harga diri para petani yang memberi makan bangsa ini.
3. Kebebasan Pers Tidak Sama Dengan Kekebalan Hukum
Kementan menghormati kebebasan pers sepenuhnya. Namun kebebasan pers bukanlah kebebasan dari akuntabilitas. Gugatan ini bukan upaya membungkam Tempo. Tempo tetap bisa menulis, tetap bisa terbit, tetap bebas mengemukakan pendapat.
Yang diuji kini hanyalah satu: apakah pemberitaan Tempo akurat dan apakah pelaksanaan PPR dilakukan sesuai aturan? Jika Tempo benar, pengadilan akan membuktikannya. Jika tidak, publik berhak tahu.
4. Pengadilan Adalah Forum Terbuka Menguji Kebenaran
Kementan menempuh langkah hukum karena ini adalah mekanisme paling fair dan transparan. Tidak ada sensor, tidak ada pembatasan publikasi, tidak ada pembungkaman. Semua pihak dapat berbicara, menghadirkan bukti, dan diproses dalam ruang sidang yang objektif. Menuduh proses hukum sebagai pembreidelan hanyalah bagian dari framing defensif yang menyesatkan publik.
Kami menegaskan gugatan Mentan adalah langkah konstitusional untuk mengembalikan integritas informasi, memastikan PPR Dewan Pers dihormati, dan membela martabat 160 juta petani Indonesia. Kami mengajak semua pihak untuk melihat persoalan ini secara objektif. Demokrasi tidak akan tumbuh jika media menolak diuji. Demokrasi hanya kuat ketika kebenaran ditempatkan di atas opini.
Empat poin diatas sebagai bentuk perimbangan sekaligus pelurusan dari terbitnya pemberitaan kliksumut.com berjudul “Buntut Mentan Amran Gugat Tempo, Jurnalis dan Organisasi Masyarakat Sipil Gelar Aksi di PN Jakarta Selatan” pada Senin 3 November 2025.
Dalam berita tersebut disampaikan bahwa sejumlah organisasi masyarakat sipil, jurnalis, dan mahasiswa menggelar aksi di depan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (3/11/2025). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap Tempo yang tengah digugat oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, terkait pemberitaan yang diterbitkan media tersebut.
Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia, Erick Tanjung menyatakan, gugatan yang dilayangkan Amran merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.
“Amran Sulaiman sebagai pejabat negara, sebagai Menteri Pertanian melakukan gugatan terhadap Tempo, dia telah mengangkangi kewenangan Dewan Pers. Itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap undang-undang,” kata Erick.
Ia menekankan, segala sengketa pemberitaan telah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Senada, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Nani Afrida menegaskan, kasus yang menyeret Tempo tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan.
“Kalau tidak tahan dikritik, silakan mundur,” tegas Nani.
Nani juga menyebut bahwa ini bukan pertama kali Amran melakukan hal serupa, sebelumnya ia pernah mengajukan gugatan serupa di Makassar.
Gugatan Amran bermula dari poster berita Tempo edisi 16 Mei 2025 berjudul “Poles-poles Beras Busuk”, yang menjadi pengantar artikel “Risiko Bulog Setelah Cetak Rekor Cadangan Beras Sepanjang Sejarah”.
Pemberitaan ini memicu reaksi dari Menteri Pertanian. Di sisi lain, Dewan Pers telah menangani pengaduan terkait pemberitaan tersebut dan memberikan rekomendasi yang telah dipatuhi dan dilaksanakan oleh Tempo.
Agenda sidang berlanjut ke tahapan bukti awal dari ahli pihak tergugat, Senin (3/11/2025). Gugatan ini masuk ke meja hijau karena tidak tercapainya kesepakatan damai antara Amran dan Tempo setelah lima kali mediasi. Selama proses mediasi, Amran selalu tidak hadir, sedangkan Tempo selalu mengirimkan direksi untuk membahas perdamaian.
Gugatan resmi didaftarkan Amran pada 1 Juli 2025. Amran menuduh Tempo melakukan perbuatan melawan hukum terkait poster berita edisi 16 Mei 2025 tersebut.
Dalam artikel itu, Tempo mengulas kebijakan Bulog yang menyerap gabah petani tanpa memilah kualitasnya, membeli gabah dengan harga tunggal Rp 6.500 per kilogram. Kebijakan ini berhasil menaikkan stok beras Bulog mencapai 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Namun, cara ini mendorong petani mencampur gabah berkualitas bagus dan buruk sebelum dijual ke Bulog, sehingga beras di gudang Bulog mengalami kerusakan. Artikel tersebut juga mengutip pernyataan Amran yang mengakui adanya beras rusak.
Dewan Pers menanggapi keberatan ini dengan lima rekomendasi kepada Tempo, termasuk mengubah judul, mengganti poster, memoderasi konten poster edisi 16 Mei 2025, serta menyampaikan permintaan maaf.
Tempo telah menjalankan seluruh rekomendasi tersebut, bahkan sebelum tenggat waktu 2×24 jam. Dokumen Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) diterima Tempo pada 18 Juni 2025, dan seluruh rekomendasi dilaksanakan pada 19 Juni 2025. (KSC)
