KLIKSUMUT.COM | SANUR ~ Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menghadiri Rapat Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang berlangsung di Hyatt Regency Bali, Jumat (13/2/2026).
Dalam forum tersebut, Nasir hadir bersama Pelaksana Tugas Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Ruslan.
Rapat pengurus APPSI membahas penguatan kelembagaan organisasi, penyesuaian kebijakan internal, serta langkah strategis pemerintah provinsi dalam mendukung kebijakan Pemerintah Pusat. Para peserta juga merumuskan strategi kolektif untuk memperjuangkan kepentingan daerah melalui forum APPSI.
BACA JUGA: Sekda Aceh Lantik 201 Kepala Sekolah, Dorong Peningkatan Pendidikan
Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah
APPSI menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Pusat. Organisasi ini juga memperkuat perannya sebagai wadah strategis bagi pemerintah provinsi dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingan daerah secara kolektif.
Forum tersebut sekaligus membuka peluang bagi APPSI untuk melaksanakan studi belajar ke luar negeri apabila diperlukan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan percepatan pembangunan daerah di Indonesia.
Dorongan Penyelesaian Iuran dan Optimalisasi DBH Migas
Dalam kesempatan itu, Nasir menyampaikan sejumlah saran. Ia meminta pemerintah provinsi yang masih menunggak iuran APPSI agar segera menyelesaikan kewajibannya guna memperkuat dukungan anggaran operasional organisasi.
BACA JUGA: Gubernur Aceh Tinjau Pengungsian Korban Banjir Bandang di Aceh Utara
Selain itu, Nasir juga mendorong optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sektor minyak dan gas bumi agar memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperkuat kemandirian fiskal pemerintah provinsi.
Komitmen Aceh di Forum APPSI
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Aceh juga menegaskan komitmennya untuk terus aktif berperan dalam forum APPSI. Selain itu, Pemerintah Aceh juga berupaya memperkuat sinergi antarpemerintah provinsi, mendorong kebijakan pembangunan yang berkeadilan, serta memperjuangkan kepentingan daerah dalam kerangka NKRI. (KSC)
REPORTER: Adli Safwan
