EDITOR: Wali
KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Dugaan penganiayaan oleh enam anggota Polrestabes Medan berujung tragis pada meninggalnya Budianto Sitepu (42) menjadi sorotan publik. Peristiwa ini terjadi setelah Budianto dijemput paksa pada 24 Desember 2024, tepat di malam perayaan Natal, dan meninggal dunia dua hari kemudian di RS Bhayangkara.
Tangis Dumaria Simangung, istri korban, pecah saat melihat jenazah suaminya yang penuh luka lebam. Ia mengungkapkan wajah Budianto membiru dan membengkak, dengan bercak darah di kaki serta bekas pukulan di dada dan bahu.
BACA JUGA: LBH Medan Serukan Penolakan “Serangan Fajar” di Pilkada 2024: Demi Demokrasi Bersih dan Masa Depan Bangsa
Kesaksian Korban Lain
D, salah satu korban yang selamat, memberikan keterangan terkait insiden ini. Menurutnya, kejadian bermula ketika ia bersama Budianto dan teman-teman lainnya berada di sebuah warung tuak di Jalan Horas, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Warung tersebut berhadapan langsung dengan rumah mertua Ipda ID, Panit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan.
Diduga, mertua Ipda ID merasa terganggu dan melapor kepada menantunya. Tak lama kemudian, Ipda ID bersama lima anggota Polrestabes Medan mendatangi lokasi. Setelah terjadi perdebatan, para anggota polisi diduga melakukan penganiayaan terhadap Budianto dan beberapa orang lainnya.
Korban dibawa ke Polrestabes Medan, di mana D mengaku sempat mengalami kekerasan fisik sebelum dimasukkan ke sel tahanan. Dalam sel, kondisi Budianto semakin memburuk hingga ia meminta belas kasihan kepada polisi, tetapi tidak mendapat bantuan medis.
Pernyataan Kapolrestabes Medan
Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setyawan, mengakui adanya tindakan kekerasan saat penangkapan. Ia menyebut Budianto ditangkap atas dugaan pengancaman dan kekerasan terhadap personel polisi. Namun, Gideon membantah bahwa kekerasan terjadi di dalam tahanan, melainkan saat proses penangkapan.
Kecaman dari LBH Medan
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mengecam keras tindakan tersebut. Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, S.H., M.H., menilai tindakan anggota Polrestabes Medan bertentangan dengan konstitusi, hukum HAM, dan KUHAP. LBH Medan mendesak agar kasus ini diusut tuntas secara transparan.
Irvan juga mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Menentang Penyiksaan melalui UU No. 5 Tahun 1998. “Tidak ada aturan hukum yang membenarkan penyiksaan, apalagi tindakan yang menyebabkan kematian,” tegasnya.
BACA JUGA: LBH Medan Kecam Pernyataan Ahmad Sahroni: Tidak Berperspektif Korban dan Cenderung Menyalahkan Masyarakat dalam Tragedi Yon Armed 2/KS
LBH Medan meminta Kapolrestabes Medan dan Kasat Reskrim bertanggung jawab secara moral atas tindakan anak buahnya. Mereka juga mendesak agar enam anggota yang diduga terlibat dipecat dari institusi Polri dan diadili secara hukum.
Harapan Keadilan untuk Keluarga Korban
Dumaria Simangung dan anak-anaknya kini menanti keadilan atas kematian Budianto. LBH Medan menuntut agar penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan, serta hasilnya diumumkan kepada publik.
Kasus ini menjadi ujian besar bagi Polrestabes Medan dalam menjaga integritas institusi dan kepercayaan masyarakat. (KSC)
