LBH Medan Serukan Penolakan “Serangan Fajar” di Pilkada 2024: Demi Demokrasi Bersih dan Masa Depan Bangsa

EDITOR: Wali

KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 yang akan digelar pada Rabu, 27 November 2024, menjadi momentum penting bagi masyarakat Sumatera Utara. Namun, di tengah semangat pesta demokrasi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mengingatkan bahaya praktik serangan fajar atau politik uang yang dapat merusak esensi demokrasi dan membahayakan masa depan bangsa.

Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, S.H., M.H., menyoroti bahwa Pilkada kali ini minim gagasan konkret untuk kesejahteraan rakyat dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). “Visi dan misi para calon lebih terlihat seperti janji manis tanpa substansi. Ironisnya, isu saling sindir antar kandidat dan pendukung justru mendominasi, hingga memicu kegaduhan di ruang publik,” ujar Irvan.

BACA JUGA: LBH Medan Kecam Pernyataan Ahmad Sahroni: Tidak Berperspektif Korban dan Cenderung Menyalahkan Masyarakat dalam Tragedi Yon Armed 2/KS

Fenomena “Serangan Fajar” dan Ancaman bagi Demokrasi

Dalam sejarah pemilu di Indonesia, serangan fajar menjadi salah satu bentuk kecurangan yang sering terjadi. Istilah ini merujuk pada praktik politik uang yang dilakukan menjelang hari pemungutan suara dengan memberikan uang, barang, atau jasa kepada pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu.

Bentuk-bentuk serangan fajar antara lain:

1. Pemberian Uang: Amplop berisi uang yang dibagikan kepada pemilih.
2. Pemberian Barang: Sembako atau kebutuhan lainnya untuk memengaruhi pemilih.
3. Pemberian Jasa: Fasilitas transportasi gratis dengan imbalan memilih calon tertentu.

“Praktik ini dilakukan secara diam-diam, biasanya malam atau pagi hari sebelum pemungutan suara. Dampaknya sangat serius, mulai dari merusak demokrasi hingga melanggengkan budaya politik yang buruk,” tambah Irvan.

Akibat Buruk “Serangan Fajar”

Irvan menegaskan bahwa politik uang membawa dampak sistemik yang merugikan masyarakat.

• Merusak Demokrasi: Pilkada menjadi tidak bersih dan adil.
• Menciptakan Budaya Politik Buruk: Politik uang menjadi kebiasaan yang sulit diberantas.
• Menyuburkan Korupsi: Calon yang terpilih karena politik uang cenderung mencari cara untuk mengembalikan biaya kampanye dengan praktik ilegal.

Ajakan Penolakan dan Pengawalan Pilkada Bersih

LBH Medan menghimbau masyarakat untuk menolak serangan fajar. “Kesadaran masyarakat sangat penting untuk menolak dan melaporkan praktik ini. Jangan sampai kita menjadi korban dari politik kotor ini,” tegas Irvan.

Langkah-langkah yang diusulkan LBH Medan:

1. Peningkatan Kesadaran: Sosialisasi tentang bahaya politik uang terhadap kesejahteraan daerah.
2. Penguatan Pengawasan: Peran aktif Bawaslu dan KPU dalam menindak pelanggaran.
3. Penegakan Hukum Tegas: Penerapan sanksi sesuai UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

BACA JUGA: LBH Medan Kecam Tragedi Yon Armed Berdarah, Pangdam I/BB Diminta Usut Tuntas Oknum TNI yang Terlibat

Sanksi Hukum terhadap Politik Uang

Menurut Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017, pelaku politik uang diancam hukuman maksimal 4 tahun penjara dan denda besar. Selain itu, tindakan ini juga melanggar UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

“Tidak ada makan siang gratis,” ujar Irvan mengingatkan. “Apa yang diberikan kepada pemilih hari ini akan dibayar mahal melalui korupsi dan kebijakan yang merugikan rakyat.”

Ajakan untuk Masyarakat

LBH Medan mengajak masyarakat Sumatera Utara untuk bersama-sama mengawal Pilkada 2024 agar berjalan jujur dan adil. Dokumentasikan dan laporkan setiap indikasi politik uang ke Bawaslu atau Panwaslu.

“Masa depan demokrasi ada di tangan kita. Mari tolak politik uang demi Sumatera Utara yang lebih baik,” tutup Irvan. (KSC)