Selanjutnya 4. Program Perlindungan Sosial, Bantuan Sosial dan Aksebilitas yang disediakan untuk penyandang Disabilitas dan lanjut usia yang diakomodir dalam pembahasan rancangan peraturan daerah kota Medan yang nantinya benar-benar dapat direalisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh kelompok Disabilitas dan lanjut usia di kota Medan. 5. Untuk menjamin realisasi program perlindungan sosial, bantuan sosial dan Aksebilitas yang disediakan penyandang Disabilitas dan lanjut usia. Harus memperhatikan ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah kota Medan agar Ranperda tidak hanya sebatas regulasi tanpa realisasi.
6. Pembahasan Ranperda kota Medan tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas juga harus sampai pada jumlah minimal ketersediaan posisi pekerjaan bagi penyandang Disabilitas dan sanksi yang tegas kepada instansi/ perusahaan yang tidak melaksanakannya.
BACA JUGA: Anggota DPRD Medan: 2 Tahun Pokir Warga Garu 6 Kelurahan Harjosari 1 Tak Terealisasi
Dan 7. Memperhatikan penormaan rancangan peraturan daerah kota Medan tentang perlindungan Penyandang Disabilitas dengan baik dan benar.
“Kami para pengusul Ranperda Tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia sepakat dengan fraksi-fraksi bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Ranperda ini harus segera di setujui menjadi inisiatif DPRD Kota Medan dan disampaikan kepada Wali Kota Medan, agar nantinya dapat segera dibentuk Pansus dalam pembahasan Ranperda ini,” tutur sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Medan tersebut.
Disampaikan lagi, hendaknya seluruh anggota DPRD Kota Medan khususnya para pengusul dan juga seluruh anggota Bapemperda DPRD Kota Medan yang telah melakukan pengharmonisan pada Ranperda ini, serta pihak dari Kementerian hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara yang banyak membantu dalam pengajuan Ranperda ini. “Kami ucapkan terimakasih,” tutup Wong. (Alian)
