Perang Menjadi Warna
Sepanjang presidensi Indonesia, dalam sejumlah working grup tidak pernah dikeluarkan deklarasi atau komunike bersama. Hasil maksimal yang diperoleh dalam setiap kelompok kerja itu adalah chair summary.
Di sektor keuangan misalnya, apa yang dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa menggambarkan, bahwa selama berbulan-bulan dengan delapan kali pertemuan, para menteri keuangan sebenarnya tidak pernah menghasilkan sebuah komunike.
Perang Ukraina adalah penyebab kondisi ini. “Satu-satunya pertemuan menteri keuangan yang menghasilkan yang disebut komunike itu adalah bulan Februari, itu persis 2 minggu sebelum perang Ukraina. Sesudah itu, kita tidak berhasil menghasilkan apa yang disebut komunike,” kata Sri Mulyani.
Kondisi itu menggambarkan bahwa perbedaan keadaan antara sebelum dan sesudah perang Ukraina sangat terasa. “Selama perjalanan dari Februari hingga minggu lalu, delapan meeting dalam satu tahun ini, dalam level menteri untuk paragraf mengenai masalah perang, itu tidak tercapai kesepakatan. Sehingga baru tercapai kesepakatan pada leader level,” tambah Sri Mulyani.
Presiden Jokowi sendiri mengakui sulitnya membentuk kesepakatan itu. “Paragraf yang sangat diperdebatkan itu memang hanya satu paragraf, yaitu penyikapan terhadap perang di Ukraina. Sampai tengah malam kita berbicara mengenai ini, dan akhirnya deklarasi Bali dicapai melalui konsensus,” ujarnya.
BACA JUGA: Presidensi KTT G20 Resmi Ditutup Presiden Jokowi
“Kami menyepakati bahwa perang berdampak negatif pada ekonomi global, kira-kira itu. Kemudian pemulihan ekonomi global juga tidak akan tercapai tanpa perdamaian. Oleh sebab itu di pembukaannya saya sampaikan menyerukan agar perang dihentikan,” tambah Jokowi.
Apakah Rusia turut menandatangani deklarasi ini?
“Ada perwakilan Rusia yang hadir di KTT saat itu. Meskipun alot tetapi telah disahkan. G20 itu adalah forum ekonomi, forum financial, forum pembngaunan, bukan forum politik, jadi jangan ditarik-tarik ke politik,” jawab Jokowi ketika ditanya soal itu.
Tetap Bebas Aktif
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tegas mengatakan, mengutuk invasi Rusia ke Ukraina tidak bermakna Indonesia keluar dari prinsip politik bebas aktif.
“Banyak sekali pihak yang menilai, bebas aktif itu adalah Netral. Enggak kemana-mana. Sebenarnya tidak begitu. Bebas aktif itun bebas untuk menentukan apa keputusan, pendapat, posisi. Aktif adalah aktif untuk berkontribusi terhadap upaya pencapaian perdamaian dunia,” kata Retno.
Dalam melaksanakan politik luar negeri, Indonesia memiliki prinsip-prinsip yang semuanya berada di Piagam PBB dan kesepakatan sejenis.
“Dan teman-teman bisa lihat, konsistensi kita dalam berprinsip, sekali lagi konsistensi dalam berprinsip. Nah pada saat kita bicara mengenai masalah teritorial integrity, i think the position of Indonesia is very clear, very clear and consistent,” tegas Retno. (VOA)
