KLIKSUMUT.COM | TAPANULI SELATAN ~ Keputusan pemerintah mencabut izin operasional PT Agincourt Resources (PTAR), pengelola Tambang Emas Martabe di Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), memicu dampak sosial dan ekonomi yang signifikan di tengah masyarakat. Sejak aktivitas pertambangan berhenti, ratusan pekerja, khususnya tenaga outsourcing, kehilangan pekerjaan secara mendadak tanpa kepastian waktu untuk kembali bekerja.
Hingga kini, aktivitas tambang belum kembali berjalan normal. Kondisi tersebut langsung menekan pendapatan para pekerja dan memicu kekhawatiran luas di kalangan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertambangan.
Pendapatan Pekerja Turun Drastis
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Tapsel, Ahmad Raja Nasution, membenarkan bahwa penghentian operasional tambang berdampak langsung pada para pekerja.
BACA JUGA: KLH Segel 5 Perusahaan Tambang di Sumatra Barat, Diduga Jadi Biang Kerok Banjir Batang Kuranji
“Pendapatan turun drastis. Banyak yang dirumahkan, terutama tenaga outsourcing,” ujar Raja usai menerima audiensi pimpinan unit kerja Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK FSP KEP SPSI) PTAR.
Ia mengatakan para pekerja mendatangi pemerintah daerah untuk menyampaikan keluhan dan meminta kepastian terkait masa depan pekerjaan mereka.
“Mereka mempertanyakan masa depan kerja mereka. Kondisinya memang memprihatinkan,” tambahnya.
Ketidakpastian Nasib Karyawan
Ketua SPSI PTAR, Gustiawan, yang hadir bersama Sekretaris Rizki Abadi, menjelaskan manajemen hanya menyampaikan pemberitahuan bahwa perusahaan merumahkan karyawan untuk sementara waktu tanpa kejelasan durasi penghentian operasional tambang.
BACA JUGA: KLH Hentikan Sementara Operasional 3 Perusahaan di Hulu Batang Toru dan Garoga
Ketidakpastian tersebut mendorong sebagian pekerja mencari pekerjaan alternatif demi memenuhi kebutuhan hidup. Namun, keterbatasan lapangan kerja membuat sebagian lainnya memilih menunggu di rumah.
“Tidak ada aktivitas. Ada yang mencoba kerja serabutan, ada juga yang hanya menunggu di rumah. Situasi ini tentu berat bagi keluarga mereka,” ungkap Gustiawan.
Dampak Sosial dan UMKM Terimbas
Gustiawan menilai dampak penghentian operasional tambang tidak hanya menyasar tenaga kerja, tetapi juga merambat ke sektor ekonomi masyarakat sekitar. Aktivitas ekonomi di kawasan tambang melemah, daya beli masyarakat menurun, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ikut terdampak.
BACA JUGA: PW KAMMI Sumut Apresiasi Penutupan Sementara PT TPL
“Ini bukan hanya soal tenaga kerja. Dampak sosial ekonomi sudah terasa. Konsumsi turun, UMKM ikut terdampak. Bahkan indikasi peningkatan kasus pencurian mulai terdengar. Ini sinyal yang harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Sejak aktivitas tambang berhenti pascabencana pada 25 November 2025, ribuan warga yang bergantung pada sektor pertambangan ikut merasakan dampaknya. Mereka menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat di tengah kebutuhan hidup yang terus berjalan.
Gustiawan berharap pemerintah menyikapi persoalan tersebut secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek ketenagakerjaan, keberlangsungan UMKM, serta stabilitas keamanan sosial.
“Harapan kami sederhana. Aktivitas tambang bisa kembali berjalan normal dengan tetap mengedepankan keselamatan dan aturan yang berlaku. Jika terlalu lama berhenti, yang paling terdampak adalah masyarakat kecil. Negara harus hadir melihat dampak nyata di lapangan,” paparnya. (KSC)
REPORTER: Benny Setiawan
