KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Asistensi Penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (14/7/2026).
Rapat yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota guna memastikan pemanfaatan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan berjalan optimal, tepat sasaran, dan mampu mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
Kegiatan ini dihadiri Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Staf Khusus Bidang Keamanan, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Agus Fatoni yang mengikuti rapat secara virtual melalui Zoom Meeting, seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara, serta para peserta undangan.
BACA JUGA: Bupati Asahan Hadiri Upacara Api Unggun Jamda XI Pramuka Sumut
Dalam laporannya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara, H. Timur Tumanggor, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan melakukan monitoring sekaligus memberikan asistensi terhadap penggunaan Dana Transfer ke Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2026.
Ia menuturkan, forum ini menjadi sarana memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan pemerintah kabupaten/kota agar pengelolaan dana transfer dapat berlangsung secara efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, dana yang dialokasikan pemerintah diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mempercepat pembangunan di daerah.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Agus Fatoni, dalam arahannya menegaskan bahwa tambahan Dana Transfer ke Daerah harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung percepatan pemulihan daerah yang terdampak bencana.
Menurutnya, setiap pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara tepat sasaran, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri atas dukungan dalam memperjuangkan tambahan alokasi Dana Transfer ke Daerah bagi Sumatera Utara.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian yang diberikan melalui tambahan anggaran tersebut. Menurut Bobby, dukungan pemerintah pusat menjadi modal penting untuk mempercepat proses pemulihan daerah pascabencana sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan. Untuk itu, seluruh kepala daerah diminta segera merealisasikan program-program yang telah disusun agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
BACA JUGA: Bersama Gubsu, Ketua Tim Komisi VII DPR RI Apresiasi Sepatu Bunut Saat Kunjungi Paviliun Asahan di PRSU 2026
Selain berdampak pada kerusakan infrastruktur, Bobby mengingatkan bahwa bencana juga telah memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Oleh karena itu, ia berharap dukungan Dana Transfer ke Daerah bagi wilayah terdampak dapat terus berlanjut pada Tahun Anggaran 2027 dengan besaran yang tetap memadai guna menjaga kesinambungan program pemulihan.
Keikutsertaan Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin dalam rapat koordinasi tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait optimalisasi pemanfaatan Dana Transfer ke Daerah. Sinergi yang terbangun melalui forum ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan pascabencana, meningkatkan kualitas pembangunan daerah, serta mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola anggaran yang efektif, transparan, dan akuntabel. (KSC)
Reporter: Dinda Meyla Sari
