Bukti Politik Dinasti Rawan Korupsi, KPK OTT Bupati Penajam Paser Utara

Bukti Politik Dinasti Rawan Korupsi, KPK OTT Bupati Penajam Paser Utara
KPK memberikan keterangan terkait OTT Bupati Penajam Paser Utara dan sejumlah phial lain, Kamis (13/1), dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi)

JAKARTA | kliksumut.com Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud, memperkuat dugaan politik dinasti rawan tindak korupsi. Kalimantan Timur adalah contoh penerapan praktik dinasti politik dalam skala masif.

Dikutip kliksumut.com dari voaindonesia.com bahwa Dosen yang juga peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI), Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah meyakini dinasti politik adalah pintu masuknya korupsi. Potret oligarki politik di Kaltim semacam ini, kata dia, telah lama terjadi.

“Lingkaran kekuasaan yang diisi keluarga dan kerabat merupakan faktor utama penyubur perilaku korup. Segala perangkat dan sektor jaringan dalam genggaman segelintir orang dan golongan, bahkan politik dinasti kian bermertafora dalam berbagai bentuk, bukan lagi hubungan darah semata, namun juga merambah pada relasi perkawanan,” kata Herdiansyah.

BACA JUGA: Dewan Pengawas: Pimpinan KPK Tak Lakukan Pelanggaran Kode Etik

Penangkapan Abdul Gafur Mas’ud, adalah OTT kepala daerah keempat yang dilakukan oleh KPK di Kalimantan Timur. Sebelumnya KPK juga pernah menjaring Syaukani, eks Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari eks Bupati Kutai Kertanegara 2010-2015 yang juga anak Syaukani, dan Ismunandar eks Bupati Kutai Timur. Seluruh pejabat yang tertangkap KPK di Kaltim ini, menerapkan politik dinasti di wilayah mereka.

Suap Proyek dan Izin

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menerangkan Abdul Gafur Mas’ud telah ditangkap pada Rabu (12/1) di Jakarta, bersama sejumlah orang kepercayaannya, yaitu Mulyadi, Edi, Jusman.

“Diduga adalah orang pilihan dan kepercayaan dari tersangka AGM untuk dijadikan sebagai representasi dalam menerima maupun mengelola sejumlah uang dari berbagai proyek, untuk selanjutnya digunakan untuk keperluan tersangka AGM,” kata Marwata, dalam keterangan pers Kamis (13/1) malam.

Empat pejabat di Kabupaten PPU, bendahara DPC Partai Demokrat Balikapapan dan satu pemberi suap telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Uang suap ini terkait pengadaan barang dan jasa serta perizinan pemanfaatan sumber daya alam. Nilai pengadaan barang dan jasanya sekitar Rp 12 miliar dalam proyek multi-years peningkatan jalan Sotek-Bukit Subur dan pembangunan gedung perpustakaan Rp9,9 miliar.

Sedangkan terkait perizinan, tersangka diduga menerima uang untuk penerbitan beberapa perizinan, seperti HGU lahan sawit di Kabupaten PPU dan perizinan bleach plant (pemecah batu) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PPU.

Pos terkait