KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Polemik anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) bencana di Sumatera Utara memasuki babak baru setelah munculnya dokumen Pergub Sumut Nomor 7 Tahun 2025 yang mencatat alokasi BTT sebesar Rp843 miliar. Angka ini bertentangan dengan pernyataan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, yang menyebut nilai awal anggaran hanya Rp123 miliar.
Analis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut, Elfenda Ananda, menegaskan kontradiksi tersebut bukan kekeliruan teknis, melainkan persoalan serius terkait integritas dan transparansi pemerintahan.
BACA JUGA: Anggota DPRD Sumut Desak Bobby Nasution Segera Alokasikan Anggaran Pemulihan Bencana
Menurut Elfenda, pernyataan gubernur yang tidak mengungkap Pergub Nomor 7/2025 menunjukkan ketidakjujuran politik.
“Ketika dokumen hukum menyebut Rp843 miliar, tetapi pemerintah mengklaim hanya Rp123 miliar, itu tidak bisa kita bilang salah sebut. Itu pengaburan informasi publik,” tegas Elfenda kepada wartawan di Medan, Kamis (11/12/2025).
BACA JUGA: KAMMI Sumut Desak Pemerintah Tetapkan Status Darurat Bencana Nasional di Sumatera
Dokumen Resmi dan Pergeseran Anggaran
Elfenda menambahkan, Pergub tersebut ditandatangani Pj Gubernur Agus Fatoni pada 10 Februari 2025 dan diundangkan dalam Berita Daerah, sehingga tidak mungkin tidak diketahui oleh kepala daerah.
Menurutnya, pilihan penjelasannya hanya dua: gubernur tidak membaca dokumen pemerintahannya sendiri atau sengaja menyembunyikan informasi. Kedua hal ini menunjukkan masalah serius dalam kepemimpinan.
Data yang ditemukan Elfenda menunjukkan BTT mengalami tujuh kali pergeseran sepanjang tahun anggaran. Namun, pemerintah tidak memberikan penjelasan kepada publik.
BACA JUGA: Pengamat Anggaran: Siapkan Anggaran Minim, Pemprov Sumut Gagal Pahami Potensi Bencana
“Tujuh kali pergeseran tanpa publikasi bukanlah kesalahan prosedural itu pola. Dan selisih Rp720 miliar bukan angka receh yang bisa hilang begitu saja,” ujarnya.
Ia menekankan, jika terjadi realokasi, pemerintah wajib menunjukkan berita acara, dasar hukum, dan Pergub revisinya. Ketiadaan dokumen publik membuat masyarakat berhak curiga.
Kritikan Terhadap Pemprov Sumut
Elfenda juga mengkritik ketidaksinkronan informasi Pemprov Sumut di tengah bencana yang melanda Sumut.
“Rakyat kehilangan rumah, harta, bahkan keluarga. Tapi pemerintah justru memberikan data yang berubah-ubah. Itu menunjukkan ketidakseriusan,” katanya.
BACA JUGA: PDIP Sumut Desak Pemerintah Segera Tetapkan Status Bencana Nasional
Elfenda juga menyoroti bahwa pernyataan politik yang bertolak belakang dengan dokumen hukum menghilangkan kepercayaan publik.
Ia menantang pemerintah menjawab lima pertanyaan fundamental; jika Pergub 7/2025 menetapkan Rp843 miliar, siapa yang mengubahnya menjadi Rp123 miliar?
Pertanyaan berikutnya; di mana dokumen revisinya dan apa dasar hukumnya? Untuk apa selisih Rp720 miliar itu dialihkan? Mengapa perubahan tersebut tidak diumumkan ke publik?
BACA JUGA: IMM Sumut Mendesak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Sumatera
Pertanyaan terakhir; mengapa pemerintah memakai data APBD Murni untuk membantah dokumen hukum yang sah?
Elfenda menekankan, pertanyaan tersebut bukan tuduhan, tetapi logis berdasarkan dokumen resmi.
“Ketika pemerintah tidak bisa menjelaskan APBD-nya sendiri, itu bukan sekadar lemahnya administrasi. Itu kegagalan moral dalam tata kelola,” tegasnya. Ia menambahkan, publik tidak boleh dibingungkan oleh narasi yang berubah-ubah dan tidak berbasis fakta. (KSC)
