KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Pengamat anggaran, Elfenda Ananda menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) gagal memahami besarnya potensi bencana. Meski Sumut rawan banjir bandang, longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya, Pemprov Sumut tetap menyiapkan alokasi anggaran yang sangat minim dalam APBD 2026.
Elfenda menegaskan, Pemprov Sumut hanya menganggarkan sekitar Rp70 miliar untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) atau dana bencana pada APBD 2026. Jumlah tersebut jauh di bawah estimasi kerugian yang sebelumnya disampaikan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, yaitu Rp9,98 triliun pada 2025.
Eks Direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut ini juga mempertanyakan dasar perhitungan angka kerugian itu.
BACA JUGA: Pemkab Langkat Anggarkan Perbaikan Fasilitas Umum Rusak Akibat Banjir Besar di 16 Kecamatan
“Kita tidak tahu dari mana angka Rp9,98 triliun itu dihitung. Sementara di APBD 2026, dana bencana hanya Rp70 miliar. Dengan anggaran sekecil itu, tentu sangat tidak mungkin menutup dampak bencana sebesar itu, kecuali ada kebijakan pembiayaan lain di luar APBD,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (9/12/2025).
Total APBD Sumut 2026 hanya sekitar Rp11,5 triliun. Ketimpangan ini menunjukkan kegagalan Pemprov Sumut dalam mempersiapkan kesiapsiagaan fiskal terhadap bencana.
“Kalau kerugiannya sebesar itu, lalu APBD cuma Rp11,5 triliun, ya jelas nggak akan cukup. Kita tidak tahu apakah kerugian itu dihitung berdasarkan bagian yang akan ditanggung APBN atau bagaimana. Tapi dari sisi APBD, angkanya tidak nyambung,” jelasnya.
BACA JUGA: Anggota DPRD Sumut Desak Bobby Nasution Segera Alokasikan Anggaran Pemulihan Bencana
Pemangkasan Anggaran Jadi Pola
Elfenda menilai minimnya anggaran bukan kebetulan, melainkan pola kebijakan Pemprov Sumut setelah pergantian kepemimpinan. Pada 2025, Pj Gubernur Fatoni sempat menaikkan BTT hingga Rp843,1 miliar. Namun setelah Bobby Nasution menjabat, anggaran itu turun menjadi Rp98,3 miliar atau merosot 88 persen.
Pada APBD 2026, anggaran bencana kembali turun menjadi Rp70 miliar.
“Penurunan ini hampir 99% dari masa Fatoni. Artinya, pemerintah daerah memang tidak mempersiapkan bantalan fiskal yang memadai untuk menghadapi bencana,” sebutnya.
Menurut Elfenda, kebijakan ini menunjukkan bahwa mitigasi bencana tidak menjadi prioritas utama Pemprov Sumut meski provinsi berada di zona rawan bencana.
BACA JUGA: Update Bencana Sumut: BPBD Sebut 1,6 Juta Warga Terdampak Banjir Longsor
Kritik Sikap Pemprov
Elfenda juga mengkritik sikap Pemprov Sumut yang terlalu percaya diri dengan kemampuan sendiri padahal dana bencana sangat minim.
“Uang tidak ada, tapi perasaan jago. Bilang tidak perlu bantuan asing, bilang semuanya bisa ditangani sendiri. Padahal anggaran bencananya cuma Rp70 miliar. Ini aneh,” tegasnya.
Ia mempertanyakan apakah pemerintah enggan menetapkan status bencana nasional karena khawatir ada audit besar terhadap penggunaan anggaran.
Mengenai kemungkinan revisi anggaran, Elfenda menilai peluangnya sangat kecil.
“APBD 2026 sudah disahkan dan sedang dieksaminasi di kementerian. Biasanya setelah itu tidak ada perubahan signifikan, kecuali ada komunikasi baru dengan DPRD. Tapi apakah DPRD akan memberi ruang bagi gubernur untuk melakukan penyesuaian, itu kita tidak tahu,” jelasnya.
BACA JUGA: Sungai Wampu Meluap, Ribuan Rumah di Langkat Terendam Banjir
Elfenda menambahkan bahwa kondisi fiskal nasional yang ketat membuat revisi anggaran semakin sulit dilakukan.
“Situasi fiskal sekarang sangat ketat, tapi bencana makin besar. Kebijakan seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh memikirkan kesiapsiagaan daerah terhadap bencana besar seperti yang baru saja terjadi,” papar Elfenda.
Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution mengungkapkan total kerugian akibat banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumut mencapai Rp9,98 triliun. Angka ini ia sampaikan usai mengikuti rapat terbatas secara daring dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Posko Tanggap Bencana, Medan, Minggu (7/12/2025). (KSC)
