KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, secara resmi membuka Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumut Tahun 2027 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (29/1/2026).
Dalam forum tersebut, Bobby menegaskan pentingnya perhatian serius para bupati dan wali kota terhadap indikator pembangunan di daerah masing-masing.
2027 Jadi Momentum Evaluasi Kinerja Kepala Daerah
Bobby Nasution menyebut tahun 2027 sebagai momentum evaluasi kinerja kepala daerah yang menjabat sejak Februari tahun lalu. Menurutnya, berbagai tantangan pembangunan, termasuk bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumut, harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan RKPD.
BACA JUGA: Bupati Asahan Ikuti Pembukaan Musrenbang RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 Sumut
“Monitoring RPJMD masing-masing, apakah bencana mempengaruhi RPJMD, terkhusus daerah terdampak bencana. Ada beberapa perusahaan besar yang dicabut izinnya, tolong perhatikan betul, tenaga kerja, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indikator pembangunan lainnya,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa dampak bencana tidak hanya berpengaruh pada infrastruktur, tetapi juga terhadap tenaga kerja, stabilitas ekonomi, dan capaian pembangunan jangka menengah daerah.
Minta Pemkab/Pemko Maksimalkan Dana TKD
Pada kesempatan tersebut, Bobby Nasution juga meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk memaksimalkan pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang batal disesuaikan pada tahun 2026. Ia berharap anggaran tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan, terutama pemulihan pascabencana.
“Manfaatkan, maksimalkan TKD yang tidak jadi disesuaikan tahun ini, terutama untuk pemulihan pascabencana dan juga dampaknya, daerah juga boleh melakukan pergeseran anggaran karena bencana banjir tahun lalu terjadi setelah pengesahan APBD 2026,” imbaunya.
Konsultasi Publik Dorong Lompatan Pembangunan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut, Dikky Anugerah, menegaskan bahwa konsultasi publik RKPD 2027 tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan. Ia berharap forum ini mampu melahirkan perencanaan pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
BACA JUGA: Musrenbang RPJMD Deliserdang 2025-2029, Sasaran Utama Pemprov Sumut Jadi Pedoman
“Oleh karenanya, saya mengajak seluruh peserta memberikan masukan yang konstruktif berbasis data dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” sebutnya.
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumut juga memberikan apresiasi kepada para mitra pembangunan. Gubernur Bobby Nasution sekaligus meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) keenam, yakni Restorative Justice.
Hadir dalam acara Konsultasi Publik RKPD 2027 ini Wakil Gubernur Sumut Surya, dan Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga. Turut hadir Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudy Brando Hutabarat, unsur Forkopimda, dan seluruh bupati dan wali kota se-Sumut,
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. (KSC)
