KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Genangan air yang tak kunjung surut di sejumlah kawasan Kota Medan memantik perhatian serius dari Komisi IV DPRD Medan. Senin (13/10/2025), dipimpin langsung Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak, DPRD menggelar rapat mendadak guna membahas efektivitas anggaran infrastruktur yang selama ini digelontorkan Pemerintah Kota.
Dalam rapat internal tersebut, para legislator menyuarakan keprihatinan atas kondisi banjir yang tak kunjung teratasi, meski setiap tahunnya Pemko Medan mengalokasikan dana sekitar Rp 1 triliun khusus untuk sektor infrastruktur, termasuk pengendalian banjir.
“Selama ini kita lihat proyek drainase sudah cukup banyak. Tapi buktinya, banjir masih terus terjadi. Ada yang salah dan harus segera dievaluasi,” tegas Paul, politisi PDI Perjuangan, kepada awak media usai rapat.
BACA JUGA: Ketua Komisi II DPRD Medan Dukung Penghapusan Tunggakan BPJS Kesehatan untuk Warga Kurang Mampu
Tak hanya anggaran, Komisi IV DPRD Medan juga menyoroti kompetensi sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemko Medan. Paul bahkan menyebut, hingga kini belum terlihat adanya pejabat ASN yang benar-benar ahli dan mampu menangani persoalan banjir secara menyeluruh.
“Kami curiga, jangan-jangan tidak ada satu pun ASN yang benar-benar punya keahlian di bidang ini. Kalau begini terus, triliunan uang rakyat akan terus terbuang sia-sia,” ujarnya dengan nada geram.
Sebagai langkah lanjut, DPRD Medan telah menjadwalkan rapat gabungan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pada 20 dan 21 Oktober 2025. Beberapa dinas yang akan dipanggil antara lain Dinas SDABMBK, Perkimciptaruk, DLH, hingga Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) Sumut.
BACA JUGA: Zulkarnaen Desak Pemko Medan Segera Bangun Kolam Retensi Atasi Banjir di Jalan Letda Sujono Medan
“Kami ingin tahu ke mana arah penggunaan anggaran. Jangan hanya proyek, tapi tak ada dampak bagi masyarakat,” tambah Paul.
Pernyataan Paul mendapat dukungan penuh dari seluruh anggota Komisi IV yang hadir dalam rapat, antara lain Jusuf Ginting, Datuk Iskandar Muda, Zulham Efendi, El Barino Shah, Antonius Tumanggor, Edwin Sugesti, Ahmad Affandi, dan Lailatul Badri. Mereka sepakat bahwa evaluasi menyeluruh harus dilakukan, termasuk kemungkinan penggantian pejabat terkait jika dianggap tidak kompeten. (KSC)
