KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Anggia Ramadhan menyatakan telah mengundurkan diri sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara (Sumut). Pengunduran itu ia lakukan setelah Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Waas melantik dirinya menjadi Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan, Senin (5/1/2026).
Anggia menyampaikan pengunduran dirinya saat menjawab pertanyaan wartawan pada Selasa (6/1/2026).
Dalam keterangannya, Anggia mengantarkan surat pengunduran diri tersebut pada hari pelantikannya sebagai pimpinan BUMD milik Pemerintah Kota Medan. Langkah tersebut untuk memastikan tidak terjadi rangkap jabatan.
“Saya sudah mundur. Tertanggal 5 Januari. Surat sudah saya antar ke Pak Gubernur,” ujar Anggia.
BACA JUGA: Ketua KPID Sumut Teratas Seleksi Direksi PD Pasar Medan: Langgar Etika?
Serahkan Pengisian Ketua KPID ke Komisioner
Anggia menjelaskan, proses pengisian jabatan Ketua KPID Sumut sepenuhnya mengikuti mekanisme internal lembaga. Para komisioner KPID Sumut akan menentukan ketua baru melalui rapat pleno.
“Kalau proses pleno, saya serahkan ke teman-teman komisioner. Jadi tidak ada rangkap jabatan,” katanya.
Wakil Ketua KPID Sumut, Edward Thahir, turut mengonfirmasi rencana pergantian Ketua KPID Sumut setelah pengunduran diri Anggia. Edward menyebut KPID Sumut sedang mempersiapkan rapat pleno untuk menetapkan pimpinan baru.
“Kamis rencananya KPID Sumut pleno pergantian ketua,” ujar Edward.
Kendati demikian, Edward tidak menjelaskan secara rinci mekanisme teknis pergantian tersebut.
BACA JUGA: Wali Kota Medan Larang Direksi Perusahaan Umum Daerah Rangkap Jabatan
Wali Kota Medan Tegaskan Larangan Rangkap Jabatan
Sebelumnya, Wali Kota Medan, Rico Waas, menegaskan komitmennya untuk menertibkan manajemen Perusahaan Umum Daerah dengan melarang praktik rangkap jabatan di jajaran direksi. Direksi PUD harus fokus penuh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mengelola perusahaan daerah.
Menurut Rico, rangkap jabatan berpotensi mengganggu kinerja serta profesionalisme direksi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Medan memastikan tidak ada toleransi terhadap praktik tersebut.
“Yang jelas kalau sudah diminta, harus PD Pasar saja. Artinya, tidak boleh rangkap jabatan. Itu akan kita cek dan pastikan,” ujarnya saat menjawab wartawan usai melantik 12 direksi PUD Kota Medan di Balai Kota Medan, Senin, 5 Januari 2026. (KSC)
