KLIKSUMUT.COM | BINJAI – Di tengah gencarnya kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan Pemerintah Pusat, alokasi anggaran Pemerintah Kota Binjai untuk kebutuhan kebersihan dan pemeliharaan taman rumah dinas pejabat daerah menjadi sorotan publik.
Berdasarkan data pengadaan pemerintah yang tercantum dalam dokumen Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Binjai, total anggaran yang dialokasikan untuk kebersihan dan pemeliharaan taman rumah dinas pejabat serta kantor Wali Kota Binjai mencapai Rp612 juta.
Besarnya anggaran tersebut memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat dan pemerhati kebijakan publik, terutama karena kondisi daerah yang masih menghadapi berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan dasar.
Dari data yang tersedia, sejumlah paket pengadaan tercatat dialokasikan untuk kebutuhan kebersihan dan perawatan taman, di antaranya:
- Rp188 juta untuk belanja kebersihan rumah dinas Wali Kota Binjai.
- Rp180 juta untuk pemeliharaan taman Kantor Wali Kota Binjai.
- Rp94 juta untuk jasa kebersihan rumah dinas Wakil Wali Kota Binjai.
- Rp90 juta untuk pemeliharaan taman rumah dinas Wakil Wali Kota Binjai.
- Rp60 juta untuk pemeliharaan taman rumah dinas Sekretaris Daerah Kota Binjai.
Jika dijumlahkan, keseluruhan anggaran tersebut mencapai Rp612 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kebijakan efisiensi anggaran saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah guna memastikan penggunaan APBD lebih efektif dan tepat sasaran. Karena itu, alokasi ratusan juta rupiah untuk kebersihan dan pemeliharaan taman rumah dinas pejabat dinilai sejumlah pihak berpotensi menimbulkan pertanyaan publik terkait skala prioritas penggunaan anggaran daerah.
Terlebih, masih terdapat berbagai persoalan yang menjadi kebutuhan masyarakat, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan lingkungan, normalisasi drainase, peningkatan pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan, hingga penguatan pelayanan publik.
Sejumlah kalangan menilai dana ratusan juta rupiah tersebut dapat menjadi perhatian dalam konteks efisiensi belanja daerah, terutama ketika pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan setiap rupiah anggaran demi menjawab kebutuhan masyarakat yang lebih luas.
Ironisnya, Pemerintah Kota Binjai dalam berbagai kesempatan kerap menyampaikan komitmen untuk mempercepat transformasi pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur kota, serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran demi mendorong pembangunan yang lebih merata.
Karena itu, muncul harapan agar setiap pengeluaran daerah dapat dilakukan secara transparan, terukur, dan memiliki manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
BACA JUGA: HUT ke-43 Kepala BNN Kota Binjai Ucok Ferry, Momentum Perkuat Komitmen Perang Melawan Narkoba
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai keterbukaan informasi terkait urgensi dan dasar perhitungan anggaran menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan penggunaan APBD tetap sejalan dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat penjelasan resmi dari Pemerintah Kota Binjai terkait pertimbangan teknis maupun urgensi pengalokasian anggaran kebersihan dan pemeliharaan taman rumah dinas pejabat yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah tersebut. (KSC)
REPORTER: Dody Ariadi
