KLIKSUMUT.COM | DENPASAR – Sebanyak 39,5 juta pekerja di Indonesia belum memenuhi syarat sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini.
Fakta mengejutkan ini diungkap langsung oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Asep Rahmat Suwandha, usai acara penyaluran BSU bersama Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, di Mataram, Jumat (1/8/2025).
Menurut Asep, dari total sekitar 55 juta pekerja aktif, baru 15 juta yang sudah tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi kriteria penerima BSU. Artinya, sekitar 39,5 juta pekerja belum terdaftar atau datanya belum valid, dengan 9,5 juta di antaranya berpotensi langsung tidak memenuhi syarat menerima BSU.
“Tantangan kami adalah terus meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di sektor informal dan pekerja rentan,” ujar Asep.
Hingga saat ini, cakupan BPJS Ketenagakerjaan baru sekitar 40 persen dari total angkatan kerja nasional. Sebagian besar pekerja di sektor informal, seperti ojek online, pedagang kaki lima, dan buruh harian lepas, belum terdaftar dalam skema jaminan sosial ini.
Asep menekankan pentingnya peran perusahaan dalam memastikan data pekerja mereka terdaftar dan diperbarui secara berkala di BPJS Ketenagakerjaan.
BACA JUGA: Verifikasi Ketat, Jumlah Penerima BSU 2025 Berkurang 1,35 Juta Orang, Ini Alasannya
Ia juga mengungkapkan bahwa banyak perusahaan belum patuh dalam mendaftarkan pekerjanya, yang menjadi penyebab utama tidak tercapainya target distribusi BSU secara merata.
“Kami mendorong perusahaan untuk melakukan update data. Banyak data yang belum akurat, terutama di sektor informal,” tambahnya.
Sementara itu, distribusi BSU di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan progres positif. Sebanyak 93,8 persen dari total 134.639 penerima telah menerima bantuan, menurut Plt Direktur PT Pos Indonesia, Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman.
Penyaluran BSU diperpanjang hingga 6 Agustus 2025 karena berbagai kendala teknis, mulai dari data penerima yang tidak lengkap, pekerja berpindah kerja, hingga lokasi penerima yang berada di wilayah terpencil.
“Kami optimis dalam lima hari ke depan akan mencapai 100 persen penyaluran di NTB,” kata Endy saat ditemui di Mataram, Jumat (1/8/2025).
Untuk wilayah Kota Mataram, dari 46.317 penerima BSU, sudah 44.064 yang tersalurkan, atau setara dengan 94,3 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang masih berada di angka 92 persen.
Penyaluran BSU tahun ini dilakukan dalam dua tahap dan menyasar pekerja dengan penghasilan di bawah batas tertentu, yang terdaftar aktif dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan. Meski angka distribusi mendekati target, pemerintah masih perlu mengevaluasi mekanisme pendaftaran dan verifikasi data.
BACA JUGA: Waspada! Kemnaker Temukan Tautan Palsu BSU 2025, Masyarakat Diimbau Cek Informasi di Situs Resmi
“Apakah nanti penyaluran BSU akan ditambah? Itu kewenangan pemerintah pusat,” tegas Asep.
Dengan masih tingginya angka pekerja yang belum terdaftar, pemerintah diharapkan segera memperkuat regulasi dan sistem digitalisasi data pekerja, terutama di sektor informal. Jika tidak, jutaan pekerja rentan akan terus tertinggal dari jaminan sosial negara. (KSC)
