KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut kini 100 persen telah teraliri listrik dan internet. Capaian ini menjadi tonggak penting dalam upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat digitalisasi pendidikan secara merata, termasuk hingga ke wilayah terpencil.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (21/1/2026).
“Realisasi akses listrik dan internet di sekolah yang dibawahi langsung oleh Disdik Sumut yakni SMA/SMK dan SLB di Sumut keseluruhannya 100 persen sudah teraliri listrik dan internet,” ujar Alexander.
Alexander merinci, sepanjang tahun 2025 terdapat 163 sekolah yang dipasang jaringan internet. Sementara untuk kelistrikan, Disdik Sumut melakukan berbagai langkah strategis, di antaranya: 7 sekolah dipasangi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), 25 sekolah dilakukan perbaikan instalasi listrik dan 21 sekolah mendapatkan penambahan daya listrik
Menurutnya, strategi pemenuhan akses listrik dan internet disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah. Untuk daerah yang belum memiliki jaringan listrik, digunakan PLTS. Sedangkan di wilayah yang sudah tersedia jaringan, Disdik Sumut berkolaborasi dengan PLN.
Adapun untuk akses internet, jika tidak tersedia tiang jaringan, maka digunakan internet satelit Starlink, khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang umumnya juga dipasangi PLTS.
BACA JUGA: Pemprov Sumut Luncurkan Program Bersekolah Gratis Mulai Tahun Ajaran 2026/2027
Alexander menegaskan, pemenuhan infrastruktur dasar ini menjadi fondasi utama digitalisasi pendidikan di Sumut.
“Mustahil kita lakukan digitalisasi pendidikan kalau tools-nya belum memadai. Dengan terpenuhinya listrik dan internet, proses belajar digital bisa semakin interaktif dan tidak ada lagi kesenjangan antara daerah 3T dengan daerah yang mudah akses listrik dan internet,” jelasnya.
Melalui kebijakan ini, Pemprov Sumut menargetkan peningkatan kualitas guru dan siswa, menghapus ketertinggalan wilayah, serta menciptakan generasi yang melek teknologi.
Dalam kesempatan yang sama, Alexander juga mengungkapkan kesiapan peluncuran Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) yang akan dimulai pada tahun ajaran baru 2026/2027.
Program ini akan diterapkan: di lima kabupaten/kota Kepulauan Nias dan lima daerah terdampak bencana, yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, dan Kabupaten Langkat
Kebijakan tersebut merupakan bentuk intervensi pemulihan pendidikan bagi daerah yang terdampak bencana di Sumut.
“Pada tahun ajaran baru nanti, PUBG akan kita laksanakan selain di Kepulauan Nias juga di lima kabupaten/kota yang paling terdampak bencana,” kata Alexander.
Untuk realisasi program sekolah gratis ini, Pemprov Sumut menyiapkan anggaran total Rp43 miliar, dengan rincian: 41 ribu siswa di Kepulauan Nias dengan anggaran Rp21 miliar dan 51 ribu siswa di lima daerah terdampak bencana dengan anggaran Rp22 miliar
Dana tersebut nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masing-masing sekolah, dengan mekanisme yang akan diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai petunjuk teknis.
“Total ada anggaran Rp43 miliar yang akan meng-cover program sekolah gratis. Skemanya akan kita susun dalam Pergub, dan dananya akan kita transfer langsung ke rekening sekolah,” tutup Alexander. (KSC)
